Politikus Gerindra Nilai Sumber Dana Pemindahan Ibu Kota Tak Cukup dari APBN
"Jangan sepihak eksekutif memutuskan. Harus sejak awal melibatkan legislatif dan melibatkan DPR dalam hal ini komisi II. Dan dalam hal ini tanda dan surat menyurat, melakukan pembahasan, RDP dan sebagainya," ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria mengatakan banyak hal yang harus disiapkan jika ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Salah satunya adalah aspek legalitas yang sampai sekarang belum terpenuhi.
"Syarat pertama harus didukung aspek legalitasnya, yang sejauh ini belum memenuhi aspek legalitas. Harusnya sejak perencanaan yang baik itu harus disampaikan dan dibicarakan dengan DPR sebagai wakil rakyat," kata Riza pada wartawan, Senin (26/8).
-
Bagaimana payudara ibu menyusui berubah? Produksi ASI dimulai bahkan sebelum pasokan ASI lengkap, biasanya dua hingga empat hari setelah melahirkan. Pada tahap ini, beberapa ibu mengalami masa pembengkakan ketika payudara terasa sangat penuh dan tidak nyaman. Namun, ini biasanya berlangsung singkat dan membaik dalam 48 hingga 72 jam.
-
Siapa yang menganiaya ibu kandungnya di Pekanbaru? Pelaku insial H anak kandung korban, kejadian pengniayaan itu sudah lama, yakni pada Jumat 10 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib. Tapi, videonya baru tersebar sekarang, makanya kami langsung gerak cepat ke rumah pelaku," kata Bery kepada merdeka.com.
-
Di mana lokasi ibu kota baru Mesir? Ibu kota baru Mesir ini dirancang seluas 700 kilometer persegi atau kira-kira seukuran Singapura.
-
Siapa yang dijuluki sebagai Ibu Komando? Di bagian komentar, ada yang menyebut Juliana sebagai Ibu Komando.
-
Apa profesi ibu dari Pratama Arhan? Arhan adalah putra dari seorang ibu yang berprofesi sebagai tukang sayur keliling.
-
Di mana letak ibu kota Garut? Ibu kota kabupaten ini terletak di kecamatan Tarogong Kidul.
Riza menjelaskan, seharusnya wacana pemindahan ibu kota harus didiskusi juga dengan DPR. Serta tidak boleh diputuskan sepihak hanya dengan pemerintah.
"Jangan sepihak eksekutif memutuskan. Harus sejak awal melibatkan legislatif dan melibatkan DPR dalam hal ini komisi II. Dan dalam hal ini tanda dan surat menyurat, melakukan pembahasan, RDP dan sebagainya," ungkapnya.
Selain itu beberapa hal juga harus diperhatikan pemerintah terkait pemindahan ibu kota ini. Terutama masalah dana dan pembangunan di ibu kita baru.
"Dari sisi kemampuan kita tak memiliki cukup dana. Dan jangan juga menggunakan dana APBN. Apakah ada sumber-sumber lain. Kalau menggunakan APBN akan mengganggu proses pembangunan selama ini," ucapnya.
Kemudian saat ini Indonesia masih memiliki masalah yang lebih penting daripada pemindahan Ibu Kota. Politikus Partai Gerindra ini pun menyarankan pemerintah menyelesaikan masalah sosial tersebut.
"Kita masih punya masalah yang krusial, kita masih punya masalah lain seperti sosial di Papua, ini yang harus jadi perhatian pembangunan di Papua," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan lokasi ibu kota baru. Jokowi mengatakan, lokasi ibu kota baru akan berada di kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
"Pemerintah telah melakukan kajian mendalam dan kita intensifkan dalam 3 tahun. Dan lokasi ibu kota baru yang paling baru adalah di sebagian kabupaten, Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," jelas Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8).
Baca juga:
Kemenkeu Beberkan Rincian Alokasi Anggaran Pemindahan Ibu Kota Baru
Profil Ibu Kota Negara Baru Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara
Indef: Masalah Banjir dan Macet Jakarta Tak Akan Selesai dengan Pemindahan Ibu Kota
Gubernur Kaltim Sebut Lokasi Ibu Kota Baru di Kecamatan Samboja & Semoi Sepaku
Prabowo Minta Pemindahan Ibu Kota Tak Dilakukan Grasa-grusu