Politikus Golkar Usul Jokowi Buat Kementerian Digitalisasi di Luar Kemenkominfo

"Sifatnya lebih luas bukan hanya mengurus digitalisasi pelayanan publik. Tapi juga meregulasikan Artificial Inteligence (AI) yang akuntabel, relevan dengan perkembangan industri 4.0," kata Bobby.

2019-10-21 23:07:09

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan ada perubahan nomenklatur kementerian di periode keduanya sebagai presiden. Perubahan itu antara lain terjadi di 10 kementerian.

Ketua DPP Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi mendukung perubahan nomenklatur kementerian. Dia berharap ada kementerian atau lembaga setingkat menteri yang fokus mengurus digitalisasi di luar Kemenkominfo.

"Sifatnya lebih luas bukan hanya mengurus digitalisasi pelayanan publik. Tapi juga meregulasikan Artificial Inteligence (AI) yang akuntabel, relevan dengan perkembangan industri 4.0. Sehingga sektor ini bisa menjadi sentra ekonomi baru," kata Bobby di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/10).

Anggota DPR Dapil Sumatera Selatan II ini mengatakan, dengan jumlah data 265 juta rakyat Indonesia adalah kekayaan baru. Namun rentan dieksploitasi pihak-pihak asing dan illegal. Atas kondisi ini, dia menilai perlu untuk dikelola dengan baik dan dilindungi.

Bobby bahkan mencontohkan negara-negara seperti UAE sudah punya menteri khusus AI, Amerika memiliki Computer Fraud Act, Uni Eropa dan Singapura juga memiliki UU privasi data.

"Bila data rakyat Indonesia dimonetisasi dalam bentuk fintech, pasar barang-barang produksi luar negeri, paling tidak masyarakat dan pemerintah mendapatkan benefit yang signifikan," ujarnya.

Untuk saat ini, Bobby menyebut privasi data masih diatur sektoral, belum regulasi setingkat UU. Industri sektor ini, menurutnya, baru level cloud.

"Bisnis data AI ini menjadi serbuan asing, yang mengambil data perilaku masyarakat untuk dijadikan target-target tertentu," ucapnya.

Sebelumnya, mantan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, ada perubahan nomenklatur kementerian untuk Kabinet Kerja Jilid II. Perubahan itu antara lain terjadi di 10 kementerian.

"Mungkin 10 atau lebih nomenklatur baru. Yang paling terpenting itu adalah lima tahun ke depan wajah kementerian lembaga dan nomenklatur yang presiden ubah, tambah dan kurang itu jauh lebih siap, jauh lebih komprehensif, jauh lebih sempurna, berhasil dan maju di lima tahun kemarin, karena presiden telah membaca dan telah melakukan satu evaluasi menyeluruh, dimana yang lemah, di mana yang masih kurang dan di mana sudah berhasil ditingkatkan," kata Ngabalin.

Jokowi juga mengungkap akan ada perubahan nomenklatur pada beberapa kementerian. Ini disampaikan Jokowi usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung MPR.

"Nomenklatur baru ada, ya besok lah, sing sabar," ucapnya.

Berikut kementerian yang kemungkinan bakal berubah nama, yaitu:

1. Kementerian Lingkungan Hidup perubahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK);
2. Kementerian Agraria Tata Ruang dan Kehutanan peleburan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan KLHK;
3. Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif perubahan Badan Ekonomi Kreatif;
4. Kementerian Investasi perubahan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5. Badan Khusus Olahraga perubahan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Kementerian Pendidikan Tinggi perubahan dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek);
7. Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan peleburan dari Kementerian Pariwisata dan Kemendikbud.

Baca juga:
Para Kiai di Jombang Ingatkan Jokowi Pilih Menteri Bersih & Bebas Kasus Korupsi
Gerindra Samakan Prabowo Jadi Menteri Jokowi, Seperti Hillary Gabung Obama
Jokowi Disarankan Pilih Menteri yang Mewakili Kebhinekaan
Ada Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif di Pemerintahan Jokowi, Ini Fungsinya
PAN Sebut Prabowo Punya Pertimbangan Sendiri Putuskan Bantu Jokowi di Kabinet

(mdk/ray)