Politikus PDIP sebut revisi UU KPK bukan titipan Megawati
Junimart menjelaskan bahwa Megawati hanya menyampaikan agar kadernya tak memperlemah KPK.
Politikus PDIP Junimart Girsang menegaskan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak ikut campur soal sikap fraksi PDIP yang sepakat revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi (UU KPK).
"Saya kira tidak pernah bicara titipan ya Ibu Mega. Menyerahkan kepada komisi III bagaimana yang terbaik. Ibu (Megawati) hanya ngikut saja bagaimana yang terbaik untuk kepentingan bangsa ini," kata Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/2).
Anggota Komisi III DPR ini menjelaskan bahwa Megawati hanya menyampaikan agar kadernya tak memperlemah KPK. Sebab lembaga antirasuah itu didirikan Megawati.
"Saya lah yang menginisiasi pendirian KPK dalam rangka pemberantasan korupsi, pertahankan semangat itu," kata Junimart menirukan saran Megawati.
Wakil ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) ini berharap agar revisi UU KPK tak diselipkan nafsu politis.
"Kita perlu berbicara tentang kesehatan berpikir tanpa kepentingan politik. Tidak perlu undang-undang yang berkaitan dengan hukum itu diintervensi politik, tidak perlu," pungkasnya.
Baca juga:
Presiden Jokowi enggan ditanya soal revisi UU KPK
Revisi UU KPK dibahas di Paripurna Kamis depan
Revisi UU KPK, pimpinan mundur dilarang menduduki jabatan publik
Fraksi PDIP sebut tidak ada arahan dari Megawati soal revisi UU KPK
Gerindra kukuh tolak revisi UU KPK sebab banyak bahayanya
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Bagaimana proses pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.