Polri Bentuk Tim Khusus Usut Dugaan Kebocoran Data 279 Juta Penduduk Indonesia
Penyidik yang masuk dalam tim tersebut nantinya mencakup perkuatan personel dari Polda Metro Jaya dan dibantu oleh petugas laboratorium forensik.
Polri berupaya menangani secara tuntas kasus dugaan kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia yang diperjualbelikan di forum online. Tim khusus pun dibentuk untuk menyelesaikan perkara tersebut.
"Betul, dengan dibentuk tim terkait kebocoran data," tutur Dirtipid Siber Bareskrim Polri Brigjen Slamet Uliandi saat dikonfirmasi, Sabtu (22/5).
-
Bagaimana modus pencurian data pribadi dengan KTP biasanya dilakukan? Modus pencurian data pribadi yang banyak digunakan ialah pemberian hadiah, memenangkan undian, komisi, pembelian produk dengan harga khusus hingga tawaran kerja. "Saat ini permintaan data pribadi dapat menggunakan berbagai macam modus," kata Friderica dalam akun Instagram @ojkindonesia, dikutip Selasa (23/7).
-
Apa tugas utama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)? PPDP pemilu bertugas tugas untuk memastikan proses pemilihan berjalan secara transparan, jujur, dan adil. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau PPDP Pemilu adalah satu dari sekian banyak hal mengenai pemilu yang penting untuk dipelajari pada euforia politik Tanah Air tahun 2024 ini.
-
Bagaimana Pantarlih melakukan pemutakhiran data pemilih? Pencocokan dan penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam pemutakhiran data pemilih dengan cara mendatangi pemilih secara langsung.
-
Siapa yang meminta masyarakat untuk berhati-hati dalam memberikan data pribadi? OJK meminta masyarakat agar selalu berhati hati serta tidak gegabah melakukan tindakan yang berpotensi sebagai ladang pencurian data pribadi.
-
Bagaimana keamanan siber melindungi data penting? Mengutip dari beragam sumber, cyber security adalah sebuah sistem atau cara yang bertujuan melindungi komputer, jaringan, sistem, dan data dari akses yang tidak sah. Sederhananya, terserang hacker.
-
Data apa yang bocor dari situs KPU? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, data yang bocor dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan data DPT.
Menurut Slamet, penyidik yang masuk dalam tim tersebut nantinya mencakup personel dari Polda Metro Jaya dan dibantu oleh petugas laboratorium forensik.
"Ada PMJ perkuatan dan labfor," jelas Slamet.
Sebelumnya, polisi masih terus mengusut kasus dugaan kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia yang bahkan diperjualbelikan secara online di forum online. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti pun rencananya akan dipanggil untuk diperiksa.
Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyampaikan, pemeriksaan Ali Ghufron akan dilakukan pada Senin 24 Mei 2021.
"Dirut BPJS Kesehatan akan dipanggil untuk klarifikasi," tutur Agus saat dikonfirmasi, Jumat (21/5/2021).
Dirtipid Siber Bareksrim Polri Brigjen Slamet Uliandi turut membenarkan rencana pemeriksaan Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.
"Pemanggilan ini sebagai langkah awal," kata Slamet
Slamet yang juga menjabat sebagai Kepala Posko Presisi menegaskan, dalam pemanggilan nanti penyidik akan mengklarifikasi sejumlah hal. Termasuk pihak yang bertanggung jawab dalam mengoperasikan data di BPJS Kesehatan.
"Digital forensik juga akan dilakukan," Slamet menandaskan.
Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi terkait dugaan kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia dan diperjualbelikan dalam sebuah forum. Dari investigasi yang dilakukan sejak Kamis 20 Mei 2021, dia menjelaskan sampel data diduga kuat dari BPJS Kesehatan.
"Kominfo menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan. Hal tersebut didasarkan pada data Noka (Nomor Kartu), Kode Kantor, Data Keluarga/Data Tanggungan, dan status Pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan," katanya dalam keterangan pers, Jumat (21/5/2021).
Dia menjelaskan data tersebut dijual oleh akun bernama Kotz di Raid Forums. Akun Kotz sendiri merupakan pembeli dan penjual data pribadi atau reseller.
"Kementerian Kominfo telah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk mencegah penyebaran data lebih luas dengan mengajukan pemutusan akses terhadap tautan untuk mengunduh data pribadi tersebut," bebernya.
Dia mengatakan terdapat 3 tautan yang terindetifikasi yakni bayfiles.com, mega.nz, dan anonfiles.com. Sampai saat ini tautan di bayfiles.com dan mega.nz telah dilakukan takedown. Sedangkan anonfiles.com masih terus diupayakan untuk pemutusan akses segera.
Reporter: Nanda Perdana Putra
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Data Penduduk Diduga Bocor, Istana Bicara Manfaat RUU PDP bagi Korban
Polisi Telusuri Pengoperasi Data Penduduk BJPS Kesehatan yang Diduga Bocor
Lacak Kabar Kebocoran Data Peserta, BPJS Kesehatan Bentuk Tim Khusus
Polri Dalami Dugaan Kebocoran 279 Juta Data Penduduk Indonesia
PAN Usul DPR Panggil BPJS Kesehataan Terkait Dugaan Kebocoran Data Penduduk
Data Penduduk Indonesia Diduga Bocor, DPR Singgung Pembahasan RUU PDP Mandek