Pramono Janji Alokasikan Dana Hibah Rp300 Miliar Per Tahun untuk Pelaku UMKM

Menurut Pramono, problem utama UMKM adalah permodalan.

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menyiapkan dana hibah sebesar Rp300 miliar untuk membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Menurut Pramono, problem utama UMKM adalah permodalan. Hal itu diungkapkan Pramono saat berdialog dengan warga di Jakarta Pusat, pada Kamis (24/10).

"Problem utama UMKM itu adalah permodalan. Maka di dalam program saya punya akan mengalokasikan dari dana APBD yang ada untuk hibah bagi UMKM sebesar Rp300 miliar," kata dia kepada wartawan, Kamis (24/10).

Pramono menjelaskan, UMKM salah satu penopang ekonomi Jakarta. Bahkan berkat UMKM, pemerintah Indonesia bisa survive saat dilanda pandemi Covid-19 lalu.

"Ketika Covid-19 pemerintah memberikan dana khusus untuk bagi UMKM itulah yang mempertahankan, itulah yang menyelamatkan pertumbuhan ekonomi kita," ujar dia.

Karena itu, Pramono menilai pentingnya mencarikan solusi bagi UMKM yang saat ini tengah menghadapi tantangan permodalan.  

"Saya berhitung kalau saya mengeluarkan modal dari Pemprov sebesar Rp300 miliar maka akan jadi dana baru bagi UMKM yang ada di Jakarta," ujar dia.

Pramono mengatakan, meskipun ini bentuk hibah yang harus dipertanggungjawabkan dan bukanlah uang yang diberikan secara cuma-cuma. Dia menekankan, dana ini fungsinya untuk merangsang pertumbuhan dan memberikan perlindungan bagi UMKM yang membutuhkan.

"Tapi tetap ini hibah dan harus dipertanggungjawabkan, ini bukan uang yang ngasih gratis bukan. Ini bagian dari perputaran untuk membantu stimulasi supaya warga UMKM yang membutuhkan ada perlindungan dari pemerintah," tandas dia.

Pramono Ingin Ada Regulasi Jelas soal UMKM

Pramono Anung menegaskan, kemajuan digitalisasi telah merambah hampir semua sektor, termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Namun, Pramono menekankan pentingnya memperhatikan prinsip keadilan bagi pelaku usaha antara online dan offline dalam mengembangkan UMKM digital.

"Harus ada pengaturan yang jelas. Jangan sampai dominasinya diambil alih oleh yang manual seperti ini atau digital," kata Pramono.

Pramono mengatakan, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat harus berembuk untuk membuat regulasi yang mengatur tentang digitalisasi. Karena, menurut pengalamannya, ketika diputuskan di sidang kabinet dengan praktik di lapangan berbeda.

"Dan itulah yang mungkin menjadi hal yang dulu tidak saya ketahui dengan tadi berkomunikasi, menanyakan, dan sebagainya akhirnya saya tahu," ucap Pramono.

Pramono juga mengungkapkan, banyak pedagang di Blok A Pasar Tanah Abang mengeluhkan penurunan omset hingga 50 persen. Hal itu diketahui setelah berkeliling hampir satu jam.

"Mereka mengharapkan agar pemerintah Jakarta dan juga pemerintah pusat membantu memfasilitasi untuk tempat ini menjadi menarik kembali," ujar dia.