LIVE

Presiden minta KAGAMA melakukan reformasi total

Kata Ganjar, KAGAMA diminta membuat atau ikut memikirkan strategi nasional jangka panjang dalam berbagai bidang.

Presiden Jokowi

Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA), Ganjar Pranowo memboyong delapan pengurusnya menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Kamis (28/4). Kurang lebih satu jam bertemu, Ganjar mengaku mendapat pekerjaan rumah (PR) dari Presiden.

"Barusan kita diterima oleh presiden dan berbincang cukup asik, bercanda-canda, sedikit bernostalgia. Namun, ada beberapa PR yang dipesankan oleh Presiden yang menurut saya luar biasa," kata Gubernur Jawa Tengah ini.

"Pesan pertama adalah reformasi total. Beliau pesan agar seluruh KAGAMA di mana pun melaksanakan reformasi total ini, antara lain reformasi politik," jelasnya.

Dari delapan pengurus yang hadir, ada di antaranya alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Dengan demikian, Presiden berpesan agar ada upaya KAGAMA menggeser predikat politik menjadi negarawan.

"Agar musuh kita itu nanti jelas. Bukan antar kita sendiri, tapi kita juga harus sudah berorientasi kepada negara-negara yang sudah maju," sambungnya.

Berikutnya lagi, kata Ganjar, KAGAMA diminta membuat atau ikut memikirkan strategi nasional jangka panjang dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya hingga hukum. Hal ini mengantisipasi akselerasi zaman.

"Kalau Indonesia 10-15 tahun lagi kayak apa. Ini kebetulan cukup komplet, ada dari dekan fakultas ekonomi, politik, kehutanan, temen dari BUMN, Hukum, ekonomi di pemda, maka kita akan coba dorong," ujarnya.

Selain itu, Presiden juga meminta agar KAGAMA mengajak Ikatan Alumni lain yang berasal dari kampus berbeda untuk memikirkan strategi nasional. Seperti‎ Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Brawijaya, Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Universitas Sebelah Maret (UNS).

Mengenai permintaan ini, "Kita akan berkumpul dan kita akan tindaklanjuti agar problem-problem kebangsaan ini bisa segera kita bereskan. Kita coba membantu untuk me-watch sekaligus mencarikan way out," pungkasnya.

Baca juga:
Presiden Jokowi akan perkenalkan pengurus KAGAMA kepada publik
Ini konsep Jokowi tata pesisir Jakarta lewat Garuda Project
Presiden Jokowi akan umumkan paket kebijakan jilid XII sore ini
Keakraban Jokowi terima kunjungan Presiden Serbia di Istana
Jokowi minta Kalimantan jadi prioritas pemetaan wilayah
Jokowi: Kompetisi memang kejam, itu tantangan harus kita hadapi

Orang lain juga bertanya?
(mdk/hhw)
Poin Revisi UU Kementerian Negara: Jumlah Kementerian Ditetapkan Sesuai Kebutuhan Presiden

Poin Revisi UU Kementerian Negara: Jumlah Kementerian Ditetapkan Sesuai Kebutuhan Presiden

RUU Kementerian Negara
Kabinet Prabowo-Gibran Tergemuk Sejak Orde Baru hingga Reformasi, Ternyata Masih Kalah dari Presiden Ini

Gemuknya kabinet Prabowo tidak lepas dari keputusan menambah jumlah kementerian coordinator dan memecah beberapa kementerian.

soekarno
Ketum Hanura OSO soal Reshuffle Kabinet: Waktunya Tinggal Sedikit, Apa yang Bisa Dibikin?

"Enggak bisa diganggu gugat, 20 hari pun mau penggantian ini, presiden masih berhak mengganti itu. Tinggal logika dan etika," ujar Oesman Sapta Odang.

Reshuffe Kabinet
Ketum Hanura OSO soal Reshuffle Kabinet: Waktunya Tinggal Sedikit, Apa yang Bisa Dibikin?

"Enggak bisa diganggu gugat, 20 hari pun mau penggantian ini, presiden masih berhak mengganti itu. Tinggal logika dan etika," ujar Oesman Sapta Odang.

Reshuffe Kabinet
Presiden Blak-blakan Kabar Reshuffle Kabinet, Bahlil Disebut Jadi Menteri ESDM

Presiden Blak-blakan Kabar Reshuffle Kabinet, Bahlil Disebut Jadi Menteri ESDM.

berita video
Gerindra Buka Peluang Revisi UU Kementerian Negara, Sebut Setiap Presiden Punya Tantangan Berbeda

Gerindra menyebut, ada kebutuhan berbeda-beda pada setiap pemerintahan baru.

Revisi UU Kementerian Negara
Pemilu 2019 Tanggal Berapa? Berikut Pelaksanaan dan Pemenangnya

Pemilu 2019 menandai pemilihan presiden keempat dalam era reformasi Indonesia.

Konten Menarik
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.

Pemilu 2024
Saksi Ahli Kubu AMIN Sebut Penetapan Gibran sebagai Cawapres Langgar Hukum dan Konstitusi

Bambang berujar, tak semestinya syarat pencalonan presiden dan wakil presiden diubah dan diamandemen kan di tengah proses Pemilu sedang berlangsung.

gibran
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas Singkat, Ini Alasan Baleg DPR

Salah satu poin penting dalam revisi UU Kementerian Negara yakni perubahan Pasal 15 yang membuat Presiden bisa menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan.

Revisi UU Kementerian Negara
Istana Tegaskan Penasihat Presiden Berbeda dengan Wantimpres

Wantimpres merupakan lembaga negara yang memiliki struktur sendiri.

Wantimpres
Istana Bantah Jokowi Cawe-cawe di Munaslub Kadin

Presiden Jokowi sangat menghormati mekanisme internal di Kadin

Kadin
Dikabarkan Meninggal, Presiden Kamerun Tiba-Tiba Muncul di Depan Publik

Presiden Kamerun terakhir kali muncul di hadapan publik pada September.

Paul Biya