Presidium PO dan MLB NU Nilai PBNU Penuh Anomali, Ini Alasannya
Presidium PO dan MLB NU Abdussalam Shohib menyebut kepengurusan PBNU di bawah komando Yahya Cholil Staquf penuh dengan anomali.
Presidium Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Biasa (MLB) NU Abdussalam Shohib menyebut kepengurusan PBNU di bawah komando Yahya Cholil Staquf penuh dengan anomali.
"Anomali itu disebabkan oleh kepemimpinan Rais Aam dan Ketua Umum beserta jajaran utama PBNU yang diwujudkan dalam kinerja kebijakan dan program jam’iyyah," ujar Abdussalam dalam keterangannya di Jakarta dilansir Antara, Rabu (15/1).
Abdussalam mengatakan dampak dari anomali tersebut adanya pergeseran posisi dan fungsi NU sebagai kekuatan masyarakat sipil (civil society) dan penurunan kebanggaan hingga marwah organisasi.
Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar itu mengingatkan bahwa NU di bangun di atas fondasi Islam ala Ahlussunnah wal Jama’ah, direkatkan dengan kesatuan dan persatuan, serta dijalankan atas dasar kemaslahatan umat, agama, bangsa, dan kemanusiaan.
"Itulah jati diri NU yang melekat pada figur ulama-kiai-santri," kata Gus Salam, sapaannya.
Menurut dia, 102 tahun kebesaran NU semestinya lebih mapan dan matang dalam peran dan tanggung jawabnya.
Ia memandang NU diurus dan dikelola secara tradisional berbasis nilai dan kepribadian pesantren, sembari berharap NU tetap menjadi kekuatan masyarakat untuk menjaga keseimbangan strategis kehidupan bernegara-bangsa.
"Namun di bawah PBNU, NU menjadi anomali," ujar Gus Salam.
Pernyataan senada disampaikan Pengasuh Pondok Pesantren Sarang Achmad Rosikh Roghibi. Ia mengklaim banyak bukti yang menunjukkan PBNU anomali.
Terbaru, kata dia, yakni hasil Konferwil PWNU Sumatera Selatan yang sudah tiga bulan belum diterbitkan Surat Keputusan (SK), Konfercab PCNU Mojokerto hingga 6 bulan juga belum, hingga PCI NU Inggris mengalami perlakukan yang sama.
Selain itu PCNU Banyuwangi, Bojonegoro, dan Lamongan, Jawa Timur, hingga saat ini belum diperbolehkan menyelenggarakan Konfercab dengan alasan belum memenuhi atau di luar aturan organisasi.
"Inilah secuil sikap superioritas pimpinan PBNU, keangkuhan tindak yang sepenuhnya atas dasar kehendaknya," kata Gus Salam.
Dorong Prabowo Minta KPK Usut Pengelolaan Haji 2024
Selain itu, PO dan MLB NU mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto melakukan restrukturisasi biaya penyelenggaraan dan pelayanan haji tahun 2025.
PO dan MLB NU meminta agar Prabowo memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengusutan dan penegakan hukum terhadap tata kelola keuangan haji tahun 2024. Pihaknya menduga terjadi penyelewengan dan korupsi sebagaimana ditemukan Pansus Haji DPR RI tahun 2024.
"Di tengah momentum Harlah ke-102 NU, kami menyampaikan apresiasi kepada Presiden H Prabowo Subianto, yang berkomitmen dan telah mengarahkan Kementerian Agama RI untuk merestrukturisasi biaya penyelenggaraan dan pelayanan haji tahun 2025, lebih rasional dan realistis. Kami juga meminta KPK melakukan pengusutan terhadap tata kelola keuangan haji tahun 2024," kata Achmad.
Dia mengatakan kebijakan Presiden Prabowo melalui Kementerian Agama (Kemenag) sangat menguntungkan jemaah haji. Sebab, beban biaya yang ditanggung setiap calon jamaah haji lebih murah dibanding tahun 2024, padahal nilai dolar menguat.
"Komitmen ini tentu membahagiakan bagi umat Islam. Jutaan warga NU (Nahdliyyin); calon jamaah haji terbanyak, bisa segera menunaikan kewajiban ibadah haji, dengan biaya lebih terjangkau dan nyaman," tutur KH Achmad.
Achmad mendengar Presiden Prabowo telah meminta KPK mendampingi Kemenag RI dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) dalam mengelola keuangan haji tahun 2025.
"Kami melihat permitaan tersebut belum cukup. Pendampingan harus disertai pengusutan atas dugaan korupsi pada tahun 2024. Harus ada yang bertanggungjawab atas kerugian yang di derita masyarakat," katanya.