Profil Hasjim Djalal, Tokoh Hukum Laut Indonesia yang Berpulang

Kehidupan Awal dan Pendidikan

Hasjim Djalal dilahirkan pada tanggal 25 Februari 1934 di Sumatra Barat, sebagai anak dari seorang petani. Ia menghabiskan masa kecilnya di desa dan tidak pernah meninggalkan Sumatra sampai ia menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA).

Meskipun tumbuh dalam lingkungan yang sederhana, Hasjim memiliki ambisi yang tinggi untuk menjadi seorang diplomat. Pada tahun 1956, setelah lulus SMA, ia melanjutkan pendidikan di Akademi Luar Negeri. Setahun setelahnya, ia memulai kariernya di Departemen Luar Negeri (Deplu) dan berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi di University of Virginia, Amerika Serikat. Di universitas tersebut, ia meraih gelar Master dan Doktor dengan fokus pada hukum internasional serta isu kelautan.

Pendidikan yang diperolehnya menjadi landasan penting bagi Hasjim dalam mengembangkan konsep Wawasan Nusantara. Ide ini muncul dari pengamatannya terhadap kondisi geopolitik Indonesia pada tahun 1950-an.

Dengan latar belakang pendidikan yang kuat dan pengalaman yang didapat selama berkarier di Deplu, Hasjim berusaha untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang posisi Indonesia di dunia internasional.

Ia percaya bahwa Wawasan Nusantara dapat menjadi panduan bagi kebijakan luar negeri Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Melalui pemikirannya, Hasjim Djalal memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan diplomasi Indonesia.

Karier Diplomat dan Kontribusi Awal

Pada tahun 1961, setelah menyelesaikan studi di Amerika Serikat, Hasjim kembali ke Indonesia dan segera terlibat dalam pembentukan Panitia Hukum Laut Indonesia. Panitia ini beroperasi di bawah koordinasi Dewan Maritim dan menghasilkan berbagai keputusan penting yang berkaitan dengan pengelolaan kelautan di Indonesia.

Karier diplomatik Hasjim dimulai pada tahun 1964 sebagai Sekretaris II Bidang Politik di Beograd, Yugoslavia. Selanjutnya, ia ditempatkan di Guinea dan diakui sebagai salah satu pakar Afrika di Kementerian Luar Negeri. Pada tahun 1969, ia diangkat menjadi Kepala Dinas Hukum Internasional, yang membuatnya semakin fokus pada isu-isu hukum laut.

Antara tahun 1981 hingga 1993, Hasjim menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk PBB, Kanada, dan Jerman. Melalui posisi-posisi strategis ini, ia memperoleh kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia di kancah internasional.

Peran dalam UNCLOS 1982

Salah satu prestasi paling penting yang diraih oleh Hasjim Djalal adalah kontribusinya dalam Konvensi PBB mengenai Hukum Laut (UNCLOS) yang diadakan pada tahun 1982. Bersama dengan Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja, ia berjuang untuk mendapatkan pengakuan internasional terhadap konsep negara kepulauan yang telah diatur dalam Deklarasi Juanda pada tahun 1957.

Konsep ini menjadi landasan bagi kedaulatan maritim Indonesia, yang mengakibatkan perluasan wilayah yurisdiksi negara dari 2 juta menjadi 5,8 juta kilometer persegi. Keberhasilan tersebut menjadikan Hasjim sebagai salah satu arsitek utama dari UNCLOS, sebuah warisan yang hingga kini masih memberikan dampak yang signifikan bagi Indonesia.

Penghargaan dan Warisan

Hasjim Djalal diakui atas kontribusinya yang signifikan dalam bidang hukum laut, yang tercermin dari berbagai penghargaan yang diterimanya, termasuk Bintang Mahaputera Utama. Selain itu, ia juga berperan sebagai mentor bagi generasi muda diplomat Indonesia dan merupakan penulis buku serta artikel yang menjadi acuan dalam kajian hukum laut.

Sering kali, Hasjim diundang untuk menjadi pembicara di konferensi internasional mengenai hukum laut, di mana ia membagikan wawasan dan pengalamannya yang berharga. Sebagai seorang patriot negara kepulauan, warisan yang ditinggalkannya diakui secara luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Kenangan dan Kehilangan

Kepergian Hasjim Djalal menyisakan kesedihan yang mendalam bagi keluarga, rekan-rekan, dan seluruh masyarakat Indonesia. Dino Patti Djalal, anak dari Hasjim, menggambarkan sosok ayahnya sebagai inspirator yang tak henti-hentinya berjuang untuk kedaulatan maritim Tanah Air. Jenazah Hasjim saat ini disemayamkan di rumah duka yang terletak di Jakarta Selatan, sementara rencana pemakaman akan diumumkan dalam waktu dekat.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menilai Hasjim Djalal sebagai pelopor diplomasi Indonesia yang berhasil meningkatkan reputasi bangsa di kancah internasional. Ia menjelaskan bahwa keahlian Hasjim dalam diplomasi telah membantu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh negara di masa lalu.

"Banyak hal yang mungkin dahulu sulit dicapai ataupun juga banyak tantangan karena berbagai macam persoalan dan situasi, beliau dengan kepiawaiannya dan kemampuannya berhasil menyelesaikan kemelut-kemelut internasional dan juga menaikkan citra bangsa," ujar Dave seperti dilansir Antara.

Lebih dari sekadar diplomat, Hasjim Djalal merupakan simbol perjuangan Indonesia di arena global. Semangat dan dedikasinya dalam memperjuangkan kepentingan bangsa akan selalu diingat oleh generasi yang akan datang.

Apa sumbangan paling signifikan dari Hasjim Djalal dalam bidang hukum laut internasional?

Hasjim Djalal memainkan peran krusial dalam memperjuangkan ide negara kepulauan, yang menjadi landasan pengakuan terhadap kedaulatan maritim Indonesia di dalam UNCLOS 1982.

Apa saja jabatan diplomatik yang pernah dipegang Hasjim Djalal?

Hasjim memiliki pengalaman yang luas dalam dunia diplomasi, termasuk pernah menjabat sebagai Duta Besar untuk PBB, Kanada, dan Jerman. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan di Kementerian Luar Negeri.

Apa itu Deklarasi Juanda?

Deklarasi Juanda, yang dikeluarkan pada tahun 1957, merupakan sebuah pernyataan penting yang menetapkan bahwa perairan yang terletak di antara pulau-pulau Indonesia dianggap sebagai bagian dari kedaulatan negara. Dengan adanya deklarasi ini, Indonesia menegaskan haknya atas wilayah laut yang menghubungkan pulau-pulau di seluruh nusantara, sehingga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat.