Pemerintah Kurangi Impor Garam, DPR Tegaskan RI Negara Maritim
Yohan menegaskan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dengan 60 persen wilayah laut.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan menyambut baik upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam lokal sehingga dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor pada 2027. Dia mendukung penuh upaya itu agar garam tak lagi diimpor.
"Kita mendukung upaya pemerintah memperkuat produksi garam dalam negeri dan sebisa mungkin tak impor lagi," kata Ahmad Yohan, Sabtu (11/1).
Yohan menegaskan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dengan 60 persen wilayah laut, memiliki potensi besar untuk memproduksi garam guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.
"Jangan sampai lagi petani garam jadi korban akibat kebijakan impor garam berlebihan," kata politisi PAN ini.
Karena itu, Yohan mengapresiasi upaya Menteri Koordinator Bidang Pangan dalam memperkuat produksi garam domestik dan menekan impor. Dia juga berharap Indonesia bisa swasambada garam pada 2027.
Menurutnya, kualitas garam lokal sudah sangat baik, dengan kadar Natrium Klorida (NaCl) atau saline mencapai 98 persen, lebih tinggi dari kebutuhan industri makanan dan minuman yang hanya memerlukan kadar 95-97 persen. Karenanya dia membantah pernyataan industri makanan dan minuman yang mendesak impor garam dengan alasan kualitas garam lokal masih rendah.
"Dengan kualitas garam lokal tersebut, pemerintah perlahan bisa kurangi impor, bahkan bisa tidak impor garam lagi," kata Presidium MN KAHMI ini.
Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah akan mengurangi kuota impor garam industri pada 2025, yang semula 2,5 juta ton dipangkas menjadi 1,7 juta ton untuk 2025.
"Menteri KKP juga berkomitmen selama 2 tahun genjot produksi garam. Mudah-mudah target swasembada garam di 2027 juga bisa tercapai," kata Zulhas.
