Profil Singkat Zudan Arif Fakrulloh, Kepala BKN Baru Punya Harta Rp5,7 Miliar
Zudan bukan sosok baru dalam bidang birokrasi pemerintahan pusat.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini melantik Zudan Arif Fakrulloh sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta, Selasa (7/1).
Sejumlah pekerjaan rumah atau PR besar menanti Zudan dengan tanggung jawabnya yang baru, dalam memperbaiki dan melakukan transformasi manajemen aparatur sipil negara (ASN).
- Profil AKP Ryanto Ulil Anshar, Kasat Reskrim Tewas Ditembak Mati Pejabat Polda Sumbar Gara-Gara Kasus Tambang
- Profil Lima Anggota Dewan Pengawas KPK 2024–2029, Ada Jenderal hingga Hakim
- Profil Ratu Rachmatu Zakiyah Calon Bupati Serang 2024, Mantan ASN Kemenag yang Juga Istri Menteri Desa Yandri Susanto
- Kebingungan Zulkifli Hasan Saat Jabat Menteri Koordinator Pangan
"UU ASN telah mengamanatkan arah transformasi manajemen ASN ke depan. Saya mengharapkan agar sinergi, kolaborasi dan kerja bersama yang selama ini telah terbangun dengan sangat baik, agar terus ditingkatkan," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/1).
Profil Singkat Zudan Arif
Zudan bukan sosok baru dalam bidang birokrasi. Dia sempat menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sejak 1 Juli 2015 hingga 15 Maret 2023.
Dia juga menjadi Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan sejak 15 Maret 2023. Menteri Dalam Negeri juga pernah mempercayakan Zudan menjadi Penjabat Gubernur Gorontalo dan Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan.
Kini, Zudan menggantikan posisi Haryomo Dwi Putranto yang sebelumnya menjabat Plt. Kepala BKN.
"Pergantian kepemimpinan ini bukan sekadar seremonial, tetapi juga momen penting untuk melanjutkan transformasi ini," ujar Rini.
Jumlah Kekayaan
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) disampaikan 23 Maret 2024, total harta kekayaan Zudan Rp5.765.935.108.
Dari total kekayaan tersebut, paling banyak berasal dari tanah dan bangunan yang mencapai Rp4.185.358.000. Dengan rincian tanah dan bangunan seluas 175 meter persegi/36 meter persegi di Kabupaten/Kota Bekasi, hasil sendiri Rp491.628.000
Kemudian tanah dan bangunan seluas 180 meter persegi/162 meter persegi di Kabupaten/Kota Bekasi, hasil sendiri Rp632.016.000. Lalu tanah seluas 197 meter persegi di Kabupaten/Kota Sleman, hasil sendiri Rp98.500.000.
Selanjutnya tanah seluas 1.609 meter persegi di Kabupaten/Kota Bogor, hasil sendiri Rp952.770.000 dan tanah seluas 476 meter persegi di Kabupaten/Kota Bekasi, hasil sendiri Rp220.864.000.
Tanah seluas 588 meter persegi di Kabupaten/Kota Bekasi, hasil sendiri Rp272.832.000. Kemudian Tanah dan bangunan seluas 158 meter persegi/36 meter persegi di Kabupaten/Kota Bekasi, hasil sendiri Rp446.748.000
Tanah seluas 1.330 meter persegi di Kabupaten/Kota Magetan, warisan Rp130.000.000.
Tanah seluas 305 meter persegi di Kabupaten/Kota Magetan, warisan Rp40.000.000
Tanah seluas 250 meter persegi di Kabupaten/Kota Sleman, hasil sendiri Rp250.000.000
Tanah dan bangunan seluas 200 meter persegi/100 meter persegi di Kabupaten/Kota Sleman, hasil sendiri Rp200.000.000
Terakhir tanah dan bangunan seluas 120 meter persegi/45 meter persegi di Kabupaten/Kota Sukoharjo, hasil sendiri Rp450.000.000
Selanjutnya harta bergerak lainnya Rp832.300.000, kas dan setara kas Rp1.589.790.793
Sub Total Rp6.607.448.793 dan hutang Rp841.513.685
Pesan MenPAN RB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menekankan pentingnya kolaborasi yang baik bersama instansi paguyuban PANRB, yakni BKN, LAN, dan ANRI. Menurutnya, outcome tidak bisa tercapai tanpa kolaborasi yang kuat.
PR pertama yang dijelaskan Rini kepada Zudan adalah memperkuat sistem merit. BKN harus bisa pastikan rekrutmen, penempatan, dan promosi ASN dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Kedua, yakni pembinaan manajemen ASN. "Laksanakan pengawasan, pembinaan, dan penyempurnaan sistem manajemen ASN," tegas Rini.
Ketiga adalah penilaian kompetensi ASN.
Rini berharap Zudan dan jajaran BKN bisa memastikan pelaksanaan asesmen bagi ASN dapat menilai dan mengembangkan kompetensi ASN secara profesional serta objektif.
Pesan terakhir adalah, BKN diharapkan menciptakan budaya pelayanan publik yang prima. BKN sebaiknya mampu meningkatkan pelayanannya kepada ASN dengan penerapan teknologi.
"Pastikan bahwa pelayanan kepegawaian kepada ASN dilakukan secara profesional, efisien, dan berbasis teknologi serta data yang semakin baik dan akurat," ujar Rini.