Puan Soal Evaluasi Pilkada Langsung: Jangan Sampai Membuat Kita Balik ke Belakang
Ketua DPR Puan Maharani setuju dengan adanya evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. Namun, kata dia, evaluasi tersebut tidak boleh membuat Indonesia menjadi mundur.
Ketua DPR Puan Maharani setuju dengan adanya evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. Namun, kata dia, evaluasi tersebut tidak boleh membuat Indonesia menjadi mundur.
"Ini kan Pilkada langsung sudah berjalan cukup lama, dan ya memang ada perlu banyak evaluasi, tapi jangan sampai juga ini kembali membuat kita balik ke belakang lagi," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11).
-
Apa yang akan dilakukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani terkait calon Panglima TNI? Nama calon panglima TNI akan diumumkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Calon tunggal sesuai amanah UU," imbuhnya.
-
Bagaimana Puan Maharani bisa menjadi Ketua DPR? Kini puan Maharani menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2019 hingga 2024. Dia menjadi wanita pertama yang menduduki jabatan Ketua DPR.
-
Apa yang diputuskan oleh Puan Maharani mengenai rapat paripurna? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual. Padahal, sebelumnya selama masa pandemi Covid-19 anggota dewan diperbolehkan hadir secara virtual.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
Puan mengatakan saat Indonesia memutuskan menggunakan Pilkada langsung pasti sudah pertimbangan baik dan buruknya. Maka dari itu, yang terbaik adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada tersebut.
"Waktu itu kita putuskan mau Pilkada langsung pastikan sudah ada hal-hal yang dipertimbangkan, kita lihat lagi baik dan buruknya, positif dan negatifnya untuk bangsa ini ke depan," ungkapnya.
Diserahkan ke Komisi II
Terkait urgensi untuk membahas Pilkada langsung, Politikus PDIP ini enggan berkomentar banyak. Dia menyerahkan sepenuhnya ke Komisi II DPR sebagai pihak yang akan membahas Pilkada.
"Ya kita lihat lagi nanti di Komisi II seperti apa kondisinya. Karena saya enggak bisa beranda-andai kalau pembahasannya saja belum dilakukan," tandasnya.
(mdk/did)