Puan tunggu laporan Menteri Desa soal kasus suap opini WTP
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menunggu laporan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Eko Putro Sandjojo perihal kasus dugaan suap pemulusan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kemendesa PDTT.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menunggu laporan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Eko Putro Sandjojo perihal kasus dugaan suap pemulusan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kemendesa PDTT. KPK menangkap tangan petinggi Kemendesa PDTT dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Jumat (26/5).
"Satu dua hari ini pak Mendes akan melaporkan kondisi Kemendesa kepada Menko PMK," kata Puan di Kantor Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (29/5).
Puan menegaskan pihaknya akan menghormati proses hukum yang berlaku. Jika Kemendesa PDTT yang merupakan kementerian berada di bawah koordinasinya itu melakukan pelanggaran dalam hal ini suap maka harus diproses sesuai mekanisme hukum berlaku.
"Kalau memang itu kasus hukum memang terjadi tentu saja kita harus menghormati hal tersebut," tandasnya.
Putri Presiden Kelima, Megawati Soekarnoputri ini mengingatkan seluruh kementerian yang berada di bawah koordinasinya harus tetap menjaga profesionalitas dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara. Peringatan ini juga bisa berlaku untuk kementerian lain.
"Bukan hanya pada menteri tertentu, saya berharap memang profesionalitas, utamanya akuntabilitas keuangan memang harus tetap dijalankan sesuai dengan mekanisme keuangan yang ada," tuturnya.
Puan menambahkan saat ini KPK masih terus mendalami dugaan suap pemulusan opini WTP Kemendesa PDTT. Puan menilai Kemendesa PDTT sangat proaktif memberikan keterangan atas kasus tersebut.
"Kemendesa juga sudah proaktif untuk ikut memberikan keterangan yang diperlukan," tandasnya.
Baca juga:
Empat tersangka kasus suap WTP di Kemendes ditahan KPK
Wajah muram para tersangka suap WTP Kemendes saat ditahan KPK
Misbakhun sebut BPK lembaga kredibel meski ada auditor kena OTT KPK
Menteri Eko tunjuk Ahmad Erani sebagai Plt Irjen Kementerian Desa
Menteri Desa akan seleksi terbuka calon Irjen Kemendes PDTT
-
Apa yang diputuskan oleh Puan Maharani mengenai rapat paripurna? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual. Padahal, sebelumnya selama masa pandemi Covid-19 anggota dewan diperbolehkan hadir secara virtual.
-
Apa yang akan dilakukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani terkait calon Panglima TNI? Nama calon panglima TNI akan diumumkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Calon tunggal sesuai amanah UU," imbuhnya.
-
Kapan Purnawarman meninggal? Purnawarman meninggal tahun 434 M.
-
Kapan Dewan Banteng resmi dibentuk? Sebanyak 612 anggota aktif dan pensiunan menyetujui pembentukan Dewan Banteng ini yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein. Dewan Banteng resmi terbentuk pada tanggal 25 November 1956.
-
Di mana sentra kerajinan tembaga yang dikunjungi Puan Maharani? Di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Desa Tumang, Kecamatan Cepogo, terdapat sebuah sentra kerajinan tembaga dan kuningan.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.