'Publik enggak pernah disediakan calon pemimpin sesuai selera masyarakat'
'Publik enggak pernah disediakan calon pemimpin sesuai selera masyarakat'. Danhil menilai politik layaknya kartel yang dikuasai kelompok tertentu. Kartel sendiri merupakan sebagian kelompok produsen independen yang bertujuan menetapkan harga, untuk membatasi suplai dan kompetisi.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menilai calon-calon pemimpin yang dihadirkan partai politik bukan sesuai aspirasi masyarakat. Melainkan sesuai dengan keinginan politisi atau para elite parpol.
"Di publik enggak pernah disediakan menu sesuai dengan selera publik, yang disediakan menu oleh partai politik adalah calon-calon yang sesuai dengan selera politisi dan parpol. Ini yang disebut dengan mix match kepentingan antarpublik dengan parpol," papar Dahnil dalam diskusi 2019: Selain Jokowi dan Prabowo", di restoran Ajag Ijig, kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (03/01).
-
Mengapa Pemilu 2019 di sebut Pemilu Serentak? Pemilu Serentak Pertama di Indonesia Dengan adanya pemilu serentak, diharapkan agar proses pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2019? Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak yang merupakan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan.
Oleh karenanya, Danhil menilai politik layaknya kartel yang dikuasai kelompok tertentu. Kartel sendiri merupakan sebagian kelompok produsen independen yang bertujuan menetapkan harga, untuk membatasi suplai dan kompetisi.
"Politik itu saya sebut dengan kartel, politik itu dikuasai oleh kartel, mana ada demokrasi, contoh calon-calon kepala daerah itu semua atas restu dari pusat dari ketua umum partai. Ini demokrasi apa? demokrasi yang dibangun atas kartel politik," tegasnya.
Dahnil juga mengibaratkan praktik politik yang di Indonesia seperti teori ekonomi yang tidak pernah masuk pasar kompetitif. Melainkan pasar politik yang bersifat oligopoli.
"Inilah bukti bahwa pasar politik kita kalau pakai teori ekonomi tidak pernah masuk pasar politik yang kompetitif pasar politik kita memang oligopoli sampai detik ini. Pasar politik yang oligopoli ini berharap dari komoditas atau produk-produk yang dihadirkan banyak itu mimpi di siang bolong. Kenapa? Karena memang sudah dipotong sejak hulu," kata dia.
Lebih lanjut, Danhil memandang penguasa telah membuat skenario untuk menyodorkan calon presiden alternatif. Baginya, hal tersebut membuat iklim demokrasi tidak sehat.
"Misalnya pak Jokowi dengan partainya sudah memotong sejak dari Hulu supaya enggak banyak calon, supaya calonnya cuma dua saja. Praktik ini membuat saya tidak sehat buat demokrasi karena pasar politiknya itu enggak akan pernah lagi terjadi," tambahnya.
Baca juga:
PKS kumpulkan bakal calon kepala daerah untuk ikrar pemenangan
DPD Demokrat kumpul di rumah SBY bahas Pilkada Serentak
Polri klaim Satgas Money Politic cegah niat culas calon pejabat buat balik modal
Demokrat sebut sedang dikriminalisasi polisi, ini tanggapan Mabes Polri
Demokrat ungkap upaya kriminalisasi di Pilgub Kaltim, Papua dan DKI