PW NU Jatim: Ada adu domba soal Islam Nusantara di sosial media
Dia menegaskan istilah Islam Nusantara bukan dalam konteks sebagai sebuah agama baru.
Istilah Islam Nusantara menjadi perbincangan hangat, baik di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) maupun masyarakat luas. Tidak sedikit diskusi itu bernada serangan yang mengadu domba para Kiai dan Tokoh NU.
Serangan-serangan itu secara gencar dilontarkan, terutama melalui sosial media (medsos) yang disadari bertujuan untuk memperlemah NU.
"Saya tegaskan, NU tidak gentar dan siap memerangi pikiran-pikiran (gerakan) sesat dan menyesatkan melalui embusan di medsos itu," kata KH Mutawakil Alalla, Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur di Universitas Malang, Sabtu (13/2).
Mutawakil menegaskan bahwa istilah Islam Nusantara bukan dalam konteks sebagai sebuah agama baru. NU tegas memerangi gerakan-gerakan sesat dan berbau radikali.
Kelahiran Islam Nusantara sebagai komitmen untuk memperteguh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan mengangkat Islam dengan sifatnya yang rahmatal lil alamin (rahmat seluruh alam).
"Islam Nusantara bukan dalam konteks adanya Islam yang baru. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, adapun konteks Islam Nusantara lebih menegaskan komitmen NU untuk ikut menguatkan kesatuan dan kebangsaan, serta memerangi rongrongan paham ekstrimisme di Indonesia," katanya.
Islam Nusantara, katanya, dilandasi sebuah semangat untuk menjadikan Indonesia sebagai kiblat kemajuan Islam di dunia dengan nilai-nilai rahmatan lil alamin.
Mutawakil bersama sejumlah Kyai NU hadir dalam Seminar Nasional dan Batsul Massail dengan tema Islam Nusantara: Meneguhkan Moderatisme dan Mengikis Ekstrimisme dalam Kehidupan Beragama. Acara tersebut digelar oleh PW NU Jawa Timur dan PC NU Kota Malang.
Sementara Wali Kota Malang Moch Anton berpesan, agar hasil seminar merekomendasi langkah-langkah strategis NU. Pengikisan gerakan-gerakan berbau radikalisme dan ekstrimisme tidak bisa terlepas dari peran lembaga-lembaga keagamaan, khususnya NU.
"Pekerjaan terbesar adalah ikut meningkatkan derajat serta pemberdayaan ekonomi ummat. Karena dari ketimpangan ekonomi menjadi faktor munculnya pikiran-pikiran liar, yang menyuburkan gerakan radikalisme dan ekstrimisme," katanya.
Baca juga:
Perintah Jokowi terjunkan ribuan kiai lawan radikalisme
PBNU minta pemerintah segera tarik buku TK bermuatan radikalisme
NU Banyumas minta warga Gafatar yang pulang kampung tetap dibina
Ketum PBNU: LGBT membahayakan!
Ketum PBNU minta eks pimpinan Gafatar dihukum
PBNU minta pemkab tak ngotot usir Jemaah Ahmadiyah di Bangka
PDIP akan gandeng tokoh NU untuk menangkan Pilgub Jatim
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang dikerjasamakan oleh PKBH FH UMY dan PTUN Yogyakarta? Penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PKBH FH UMY) dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta tentang Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di PTUN Yogyakarta.
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Apa yang digugat Nurul Ghufron ke PTUN? Dalam upaya gugatan yang diajukan oleh Ghufron yakni berkaitan dengan aturan Dewas KPK yang tidak bisa lagi mengenakan sanksi etik ketika pelanggaran etik yang dilaporkan ke sudah kedaluwarsa.
-
Apa tugas utama BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan tujuan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.