Rapat di Rumah Dinas, Ma'ruf Amin Bahas Lahan Tambang Ilegal
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengumpulkan sejumlah menteri di rumah dinasnya, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/2). Wapres membahas lahan tambang ilegal dan pencegahan terjadinya bencana akibat rusaknya lahan tambang tersebut.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengumpulkan sejumlah menteri di rumah dinasnya, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/2). Wapres membahas lahan tambang ilegal dan pencegahan terjadinya bencana akibat rusaknya lahan tambang tersebut.
Wapres melakukan rapat tertutup tersebut bersama Kementerian KLHK, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Polri.
-
Di mana Wapres Ma'ruf Amin akan mencoblos? Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin direncanakan mencoblos di TPS 33 Kecamatan Tapos, Depok.
-
Kapan Wapres Ma'ruf Amin dijadwalkan mencoblos? Ma’ruf dan keluarga dijadwalkan menggunakan hak pilihnya pukul 09.00 Wib.
-
Siapa yang bertemu dengan Wapres Maruf Amin? Wapres Ma'ruf Amin sempat bertemu dengan Duta Besar Regional untuk UNICEF Asia Timur dan Pasifik, Choi Siwon yang menjadi salah satu pembicara di ASEAN Business and Investment Summit usai acara ASEAN Business Awards (ABA) di Jakarta.
-
Siapa yang akan mendampingi Wapres Ma'ruf Amin mencoblos? Wapres akan berangkat ke TPS bersama keluarga.
-
Kapan Wapres Ma'ruf menjadi Plt Presiden? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2024 tentang penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas presiden hingga 6 Maret 2024.
-
Kenapa Ma'ruf Amin hadir di muktamar PKB? Diketahui, Ma'ruf Amin kembali dipercaya menjabat Ketua Dewan Syuro DPP PKB berdasarkan hasilMuktamar ke-VI yang digelar di Nusa Dua Bali, Minggu (25/8) lalu.
"Kita bahas masalah dampak akibat terjadinya kerusakan-kerusakan lahan pasca tambang, longsor, bencana. Kemudian juga akibat merkuri, yang mengakibatkan banyak masyarakat yang cacat, lahir cacat. Ini semua kemudian menjadi apa yang harus kita atasi, kita hadapi," kata Wapres di rumah dinas, Senin (17/2).
Dari rapat tersebut, ada berbagai kesimpulan yaitu menindaklanjuti arahan Presiden tentang penutupan pertambangan tanpa izin, menegakkan hukum dan solusi pembinaan bagi tambang milik rakyat kecil.
"Kemudian penguatan peraturan perundang yang terkait. Kemudian pembentukan tim terpadu, atau satgas yang melibatkan TNI-Polri dalam penegakkan hukumnya. Jadi nanti menampilkan Perpres," ucapnya.
Kemudian, ada pengendalian dan pengawasan peredaran bahan-bahan kimia membahayakan yang beredar di masyarakat.
"Juga menyusun Perpres percepatan dan penguatan koordinasi reklamasi pasca tambang dan pertambangan tanpa izin Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI)," ucap Wapres.
Wapres menambahkan, pemerintah akan menutup sekitar 8.683 titik tambang ilegal. Titik pertama yang bakal ditutup di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Bogor, Jawa Barat yaitu sekitar 108 titik.
"Penutupan 8.000-an tambang tanpa izin, se-Indonesia, itu cukup banyak. Yang sudah izin ada sekitar 7.000-an," ujarnya.
Lanjut Wapres, sekitar 67 persen lahan pasca-tambang masih harus direklamasi. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan percepatan dan menerbitkan Perpres dan Satgasnya.
"Kita juga akan buat kebijakan-kebijakan dan penanganan pasca tambang, baik yang menyangkut sosial maupun ekonomi. Seluruh yang tak berizin harus ditutup prinsipnya itu. Ya segera (ditutup)," tukas Wapres Ma'ruf.
(mdk/rnd)