Ratusan warga Cipinang Melayu terancam digusur akibat proyek kereta cepat

Diperkirakan sekitar 6,6 hektar di Cipinang Melayu serta 3 hektar lahan di Halim Perdana Kusuma dibutuhkan untuk pembangunan kereta cepat usungan Cina tersebut. Praktis, warga sekitar akan direlokasi.

Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana mendatangi kantor Balai Kota Jakarta. Kedatangannya guna membahas soal pembebasan lahan terkait kereta cepat yang akan melintas di daerah Cipinang Melayu, Jakarta Timur.

Diperkirakan sekitar 6,6 hektar di Cipinang Melayu serta 3 hektar lahan di Halim Perdanakusuma dibutuhkan untuk pembangunan kereta cepat usungan Cina tersebut. Praktis, warga sekitar akan direlokasi. Hingga saat ini, Badan Pertanahan Negara (BPN) masih mendata jumlah kepala keluarga yang akan terkena imbas pembangunan kereta cepat di wilayah tersebut.

"Waktu itu bulan april mereka (warga) itu keliatannya mau melakukan (proses pengukuran) sendiri. Tapi karna perkembangan kegiatan urusan menggunakan UU 2 tahun 2012, pembebasan melalui panitia. Panitia itu BPN, jadi untuk lahan di kampung melayu itu 6,6 hektar," ujar Bambang, Senin (26/9).

Ia membeberkan RT dan RW yang akan terkena imbasnya. "RT7 RW 5, RT 7 RW 12, RT 9 RW 12, RT 12 RW 12. Kurang lebih 200an 300an. Nanti hasil ukurnya kan BPN, ini gambaran kasar," sebutnya menjelaskan.

Sementara itu untuk lahan yang di Halim Perdanakusuma, Bambang mengatakan, lahan tersebut sudah inkracht. Dalam waktu dekat juga akan segera disosialisasikan.

"Tanah galian itu sudah milik halim, milik AU sudah menang ingkrah dan dalam waktu dekat kita sosialisasikan," ucapnya.

Rencananya besok Bambang akan melakukan rapat teknis di kantor Wali Kota Jakarta Timur untuk membahas sosialisasi pembebasan lahan tersebut. Karna sosialisasi dibutuhkan beberapa tahapan diperkirakan bulan oktober/november selesai terkait masalah pembebasan.

"Besok saya akan rapat teknis di kantor wali kota. Oktober/November diperkirakan selesai pembebasannya," tutup Bambang