Risma Ungkap Masalah Bansos Bersumber dari Data Kemensos Tidak Sinkron
Dari data yang dipaparkan Risma, terlihat data penerima dari masing-masing bantuan yakni DTKS terdapat 106.092.193, BPNT 19.494.255, BST 10.604.339, dan PKH 56.812.029 yang total seluruhnya berjumlah 193.002.816 jumlah penerima bansos.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkap akar masalah penyaluran bantuan sosial (bansos). Karut marut bansos bersumber dari data di setiap Direktorat Jendral (Ditjen) yang berbeda-beda.
Kesimpulan tersebut didapat Risma setelah mengumpulkan hasil audit yang dilaporkan oleh KPK, BPKP, dan BPK. Sehingga ditemukan data yang berbeda antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Program Keluarga Harapan (PKH).
-
Apa yang berhasil diselamatkan Kemensos terkait penyaluran bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Apa yang dilakukan Risma ketika ada sengketa dalam bansos? "Kalau saya turun biasanya kalau itu ada dispute (sengketa), misalkan perselisihan, itu baru saya turun. Itu pun saya mengajak dari perguruan tinggi,"
-
Bagaimana cara membedakan Bansos milik Jokowi dengan Bansos Kemensos? Cara paling mudah mengetahui perbedaannya, Bansos milik Jokowi yakni pada tas kantong merah putih itu ada logo Istana Presiden RI. Sementara di versi Bansos Kemensos tertulis 'Bantuan Presiden Republik Indonesia Melalui Kementerian Sosial' namun tidak ada logo Istananya.
-
Di mana meriam Menes ditemukan? Sebuah selongsong baja berbentuk meriam ditemukan saat penggalian jalur PDAM kawasan Labuan, Pandeglang pada 1998 silam.
-
Apa yang dilakukan Kemensos di Kabupaten Tulungagung? Kementerian Sosial berkolaborasi memberikan pelayanan operasi katarak bagi PPKS lanjut usia (lansia) di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, menggandeng Pemkab Tulungagung, RSUD Dr. Iskak, YPP, SCTV, Indosiar serta Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI).
-
Siapa yang membagi bansos? Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan alasan dirinya jarang membagikan langsung bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
"Kemudian yang pertama saya lakukan adalah bagaimana menjadikan data itu menjadi satu dari masing-masing dirjen itu kita jadikan satu. Jadi awalnya data itu ada 4, DTKS sendiri kemudian data bantuan pangan non tunai (BPNT) atau yang warga mengenalnya sembako, kemudian ada data bantuan sosial tunai, kemudian ada data PKH," kata Risma saat webinar melalui chanel youtube KPK RI, Kamis (19/8).
Dari data yang dipaparkan Risma, terlihat data penerima dari masing-masing bantuan yakni DTKS terdapat 106.092.193, BPNT 19.494.255, BST 10.604.339, dan PKH 56.812.029 yang total seluruhnya berjumlah 193.002.816 jumlah penerima bansos.
"Kemudian setelah kita lakukan pembenahan, kalau di total dari empat item ada 193 juta sekian. Nah kemudian salah satu temuan dari KPK bahwa data itu ganda karena tidak padan dengan data kependudukan. Akhirnya kemudian kita padankan dengan data kependudukan," ucap Risma.
Usai dipadankan dengan melakukan penyesuaian berdasarkan Nomor Induk Kependudukan, nama hingga alamat data tersebut berkurang menjadi 155.898.896 jumlah penerima bansos. Pengurangan itu terjadi, karena pada data sebelumnya ditemukan data ganda bagi para penerima bansos.
"Nah kita memetakan sesuai aturan ada yang memang boleh doubel, jadi PKH dengan BPNT itu boleh merangkap aturannya. Namun ada yang tidak boleh seperti BST itu tidak boleh doubel," ujarnya.
"Lain waktu ada yang ngomong Bu setelah Bu Risma jadi menteri kita tidak dapat bantuan. Kita cek dengan mudah sekarang, memang tidak dapat bantuan sebelumnya. Sekarang ini kita dengan mudah mengecek mengontrol. Seperti kejadian kemarin dia sampaikan tidak menerima bantuan padahal dia punya kartu kita cek dia, ternyata sudah menerima," lanjutnya.
Perbaikan Data Bansos Dilakukan Daerah
Lantas, Risma menjelaskan setelah dilakukan perbaikan data pihaknya melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk sepenuhnya menyerahkan perbaikan data penerima bansos, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
"Kita kembalikan kewenangan itu kepada daerah, dan kita minta diperbaiki oleh daerah," jelasnya.
Sehingga usai dilakukan perbaikan oleh masing-masing pemda dalam Januari-April 2021 dari hasil data sebanyak 155.898.896 penerima bansos terjadi pengurangan menjadi 138.425.347 penerima bansos. Data tersebut berdasarkan pengurangan data ganda sebanyak 21.000.156 dan 867.457 data yang tidak bisa diperbaiki, serta data tambahan usulan dari daerah sebesar 3.526.607 penerima baru.
Sementara untuk data perbaikan Mei sampai Juni 2021 yang diterima Kemensos bertambah menjadi 139.477.527 penerima bansos. Angka tersebut didapat berdasarkan evaluasi dari data ganda dan update pengajuan penerima baru dari setiap daerah.
"Jadi memang keaktifan dari daerah sangat menentukan terhadap kualitas data. Kita juga coba screening oh iya ini yang daerah-daerah elit, tidak berhak menerima. Jadi kita bisa screening sekarang," terangnya.
Baca juga:
Wali Kota Tangerang Usut Operasi Batok, Modus Pungli ke Penerima Bansos
Pemerintah Dorong Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Demi Menjaga Kesejahteraan
Mensos Buka Kemungkinan Hentikan Pemberian BST Jika Pembatasan Berakhir
Masyarakat Kini Bisa Usul dan Sanggah Data Penerima Bansos
Food Station Tjipinang Jaya Jamin Beras Bansos Buat Warga Jakarta Berkualitas Premium