Said Abdullah Sebut Hasil Program Makan Bergizi Gratis Tidak Terlihat Hasilnya dalam Jangka Pendek

Said menyebut program tersebut sangat penting untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa Indonesia.

Program makan siang gratis ataupun makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nanti mendapat dukungan penuh dari Ketua Badan Anggaran DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP, Said Abdullah. Said menyebut program tersebut sangat penting untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa Indonesia di masa depan. Untuk itu Said meminta masyarakat agar tidak mendesak program tersebut akan memperlihatkan hasil dalam waktu pendek.

"Kalau kita berbicara makan bergizi gratis itu bagian dari upaya kita bersama untuk meningkatkan kualitas SDM kita. Tapi memang tidak kemudian dalam jangka pendek harus kelihatan hasilnya," kata Said Abdullah, baru-baru ini.

Said menyebut membangun SDM tidak sama dengan membangun infrastruktur atau fisik yang hasilnya langsung tampak. Membangun SDM terutama dalam dunia pendidikan kata dia harus dilakukan perlahan dan konsisten. Sehingga hasilnya baru akan tampak dalam beberapa dekade ke depan. Dan ia berharap hasil dari pembangunan SDM ini dapat memperlihatkan hasil ketika Indonesia berada pada situasi bonus demografi. Sehingga Indonesia emas 2045 dapat diwujudkan.

"Membangun SDM, membangun pendidikan kan panjang," ucap Said.

Slogan pendidikan merupakan pintu meraih masa depan yang gemilang benar-benar diresapi oleh Said tokoh Madura ini. Bagi Said agar Indonesia terus tumbuh menjadi negara yang maju, yang harus dibenahi adalah sektor pendidikan.

"Untuk menopang jalan Visi Indonesia Emas 2045, agenda penting yang harus kita kawal secara disiplin yakni meningkatkan kualitas pendidikan anak anak Indonesia," kata Said Abdullah.

Said juga mendukung target pemerintah untuk menggapai Indonesia emas 2045. Di mana di tahun tersebut, Indonesia dipercaya akan memanen bonus demografi. Supaya visi Indonesia Emas itu berjalan sesuai yang diharapkan, Said menilai Angka Partisipasi Kuliah (APK) di perguruan tinggi harus mencapai 60 persen.

Kemudian lulusan perguruan tinggi mencapai 90 persen. Saat ini Said melihat APK pada perguruan tinggi masih 30 an persen. Sedangkan angkatan kerja masih didominasi lulusan SMP ke bawah yang mencapai lebih dari 50 persen.

"Gap ketertinggalan ini harus kita kejar. Kebijakan pendidikan, terutama yang dijalankan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus lebih progresif mendorong anak anak kita menempuh jenjang di pendidikan tinggi," ujar Said.