Saksi ahli KPK nilai praperadilan jadi alat seseorang lolos dari status tersangka
Mantan Hakim Agung itu juga menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang dianggapnya memperbesar kesempatan kepada seorang tersangka yang sedang berjuang di praperadilan.
Sidang Praperadilan Jilid II Setya Novanto kembali digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kubu KPK. Salah satu saksi ahli KPK, Prof Komariah Emong, menyoroti fenomena sidang praperadilan yang kerap muncul belakangan ini.
Dirinya menyesalkan, bahwa praperadilan dimanfaatkan seseorang untuk lolos dari jeratan tersangka. Dia menilai, situasi saat ini berbeda ketika dikeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
-
Apa yang disita dari Hasto Kristiyanto oleh penyidik KPK? Handphone Hasto disita dari tangan asistennya, Kusnadi bersamaan dengan sebuah buku catatan dan ATM dan sebuah kunci rumah.
-
Apa yang dikatakan oleh Agus Rahardjo terkait kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Kenapa KEK Singhasari penting? KEK Singhasari berkonsentrasi pada platform ekonomi digital untuk bersinergi dengan perkembangan antara bisnis pariwisata dan ekonomi digital.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Kenapa Hasto Kristiyanto melaporkan penyidik KPK ke Dewas KPK dan Komnas HAM? Dia menceritakan sempat terjadi cekcok dengan penyidik gara-gara handphonenya disita dari tangan asistennya. Pun pada saat pemeriksaan itu juga belum memasuki pokok perkara.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
"Situasi sekarang berbeda dengan 1981. KUHAP berbeda suasana dengan sekarang. Dahulu, saya alami sendiri 1981 praperadilan jarang. Sekarang digunakan alat untuk apapun agar tersangka terhindar dari penetapan itu. Dengan cara apapun, sekarang hampir semua perkara praperadilan dulu," tutur Komariah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Selasa (12/12).
Mantan Hakim Agung itu juga menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang dianggapnya memperbesar kesempatan kepada seorang tersangka yang sedang berjuang di praperadilan.
Putusan MK itu Nomor 102/PUU-XIII/2015 itu menjelaskan batas waktu perkara praperadilan dinyatakan gugur saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan.
Padahal berdasarkan pasal 82 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harusnya dilakukan lembaga legislatif bukan MK. Menurutnya, bila menambahkan norma terhadap pasal 82 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harusnya dilakukan lembaga legislatif bukan MK.
"MK bukan lembaga legislatif yang boleh mengubah undang-undang atau bentuk norma baru. Yang menetapkan sepanjang mengenai tersangka. Praperadilan sudah menerima dan beberapa penetapan tersangka menjadi objek praperadilan, apa boleh buat karena sudah menjadi yurisprudensi," tutur Guru Besar Universitas Padjajaran (Unpad) itu.
Baca juga:
Saksi ahli KPK tegaskan status tersangka Setnov kedua kali sudah tepat
Sidang praperadilan Novanto, KPK hadirkan tiga ahli hukum
KPK putar video kesaksian Andi Naragong di sidang praperadilan Setya Novanto
Saksi ahli sebut penetapan Setnov tersangka tidak sah jika gunakan bukti lama
Jelang sidang perdana, ketua KPK berharap praperadilan Setya Novanto gugur
Jelang sidang dakwaan, kuasa hukum ajak diskusi Setnov bakal eksepsi atau tidak
Saksi ahli permasalahan sprindik pertama Setnov belum dicabut KPK