Sebut Jokowi The Guardian of Oligarch, Ini Alasan BEM Universitas Udayana
Gelombang kritik dari kelompok mahasiswa kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus terjadi. Kali ini Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pemerintahan Mahasiswa (PM) Universitas Udayana (Unud) Bali menyebut orang nomor satu di republik ini sebagai "The Guardian of Oligarch".
Gelombang kritik dari kelompok mahasiswa kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus terjadi. Kali ini Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pemerintahan Mahasiswa (PM) Universitas Udayana (Unud) Bali menyebut orang nomor satu di republik ini sebagai "The Guardian of Oligarch".
Kritik itu diunggah BEM PM Unud di akun instagram resmi miliknya @bem_udayana, dikutip Senin (19/7). Meme hitam putih yang mereka posting mirip dengan poster film "Guardians of the Galaxy".
-
Apa yang diresmikan Jokowi di BEI? Presiden Jokowi mengatakan ingin mengurangi dampak perubahan iklim yang saat ini terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia. ”Karena memang ancaman perubahan iklim sangat bisa kita rasakan dan sudah kita rasakan. Dan, kita tidak boleh main-main terhadap ini, kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, polusi, sehingga dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya,” kata Presiden Jokowi.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kenapa sapi Presiden Jokowi di Blora mengamuk? Diketahui, sapi tersebut mengamuk saat warga berupaya menjatuhkannya untuk kemudian disembelih.
-
Apa yang dilakukan Jokowi saat kuliah? Semasa kuliah, Jokowi juga aktif tergabung dengan UKM pencinta alam.
-
Kapan Presiden Joko Widodo menyelesaikan pendidikannya di Universitas Gadjah Mada? Masuk kuliah pada 1980, ia berhasil menyelesaikan pendidikannya 5 tahun berselang.
Selain meme, BEM PM Unud juga mengunggah narasi mengkritik rezim pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang dinilai penjaga oligarki.
"Defenisi oligarki menurut akademika Jeffrey A Winter, pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi eksklusifnya," tulis BEM PM Unud.
BEM PM Unud menilai Jokowi sering kali mengeluarkan kebijakan yang mengutamakan kepentingan sekelompok tertentu. Kepentingan itu bahkan tidak menghiraukan kepentingan serta kesejahteraan rakyat.
Mereka menyebut, hal itu terlihat dari kondisi kekuasaan di mana terjadi pembajakan institusi dan regulasi guna membentuk kebijakan dan perangkat hukum seperti UU KPK, UU Cipta Kerja, UU Minerba yang merugikan rakyat secara keseluruhan.
Kebijakan tersebut, lanjut BEM PM Unud, telah melanggengkan praktik korupsi oleh politikus koruptor hingga merusak lingkungan. Selain itu, BEM PM Unud juga menyoroti kebebasan sipil yang semakin direpresi terutama hadirnya buzzer-buzzer di media sosial.
Ruang demokrasi itu, lanjut BEM PM Unud, telah menyempit. "Kekuasaan hari ini dijaga oleh buzzer yang secara terang-terangan menyempitkan ruang demokrasi dan kritik," tulis BEM PM Unud.
Presiden BEM PM Unud Muhammad Novriansyah Kusumapratama menyampaikan, kritikan itu didasari dua kajian dan pendapat akademisi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati.
"Kemarin, kita buat dua kajian, pertama kajian soal lingkungan dan pelemahan KPK. Itu yang menjadi dasar kami mengeluarkan kritik kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan juga itu kami sertai pendapat dari ahli akademisi dari UNJ dan Direktur YLBHI itu," kata Novriansyah saat dihubungi.
Dia juga menyampaikan, pihaknya menyebut Presiden Joko Widodo sebagai "The Guardian of Oligarch" karena banyak regulasi atau peraturan yang sebenarnya tidak berpihak pada rakyat dan hanya menguntungkan kaum penguasa.
"Penguasa ini dalam artian, entah dari pemerintah atau pun pengusaha yang berafiliasi dengan pemerintah, seperti itu. Sebagai contohnya, di situ ada kajian kami soal Undang-Undang Cipta Kerja sama Undang-undang Minerba dan kemudian seakan-akan melanggengkan eksploitasi terhadap hak hidup manusia dan lingkungan," ujarnya.
"Sekaligus memberikan pandangan kami apa yang dimaksud oligarki. Karena selama ini yang kita rasakan di negeri ini para penguasa sekarang istilahnya sama-sama mempunyai kepentingan yang sama, kepentingan untuk dirinya sendiri," ujar Novriansyah.
Aksi BEM PM Unud ini melanjutkan kritik yang dilakukan BEM lain di Indonesia. Sebelumnya, sejumlah BEM telah lebih dulu melakukan hal serupa, di antaranya BEM UI menyebut Jokowi sebagai "King of Lip Service" dan BEM UGM menyatakan Jokowi sebagai "Juara Umum Lomba Ketidaksesuaian Omongan dengan Kenyataan".
Baca juga:
Jokowi Kurban Sapi Seberat 837 Kg di Masjid Agung Solo
BKPM: Kunjungan Menteri Bahlil ke Amerika Serikat Sudah Dapat Izin Presiden Jokowi
Kepercayaan Publik Terus Tergerus, Jokowi Harus Perbaiki Penanganan Pandemi Covid-19
Politikus PKB Sebut Sangat Beralasan Jokowi Kecewa dengan Menterinya
PAN Soal Menteri ke Luar Negeri Saat PPKM Darurat: Presiden Berhak Evaluasi
Pengamat: Jokowi Kecolongan, Mendag dan Menteri Investasi Perlu Direshuffle