Sekjen PDIP: Koalisi untuk kukuhkan demokrasi rakyat, bukan elite
Hasto mengatakan fungsi partai tidak hanya didesain untuk memenangkan pemilu semata.
Koalisi di parlemen tanpa watak kenegarawanan hanya akan melahirkan anomali dalam demokrasi. Dalam konstruksi sistem presidensial, maka praktik-praktik demokrasi yang tidak senapas dengan apa yang disuarakan rakyat melalui pemilu hanya akan melahirkan krisis dan pengingkaran suara rakyat itu sendiri.
Atas dasar pembahasan di atas, maka peta koalisi di Parlemen seharusnya mengukuhkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bukan sebaliknya, demokrasi untuk elit kekuasaan. Untuk itu insentif harus diberikan bagi partai politik untuk melakukan institusionalisasi agar seluruh fungsi ideal Partai dapat berjalan maksimal," ujar Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat memberikan kuliah umum kepada ratusan mahasiswa S1, S2 dan S3 FISIP Universitas Padjajaran, Bandung, Senin (15/2).
Kuliah umum ini mengambil tema Dinamika Koalisi Partai Politik Tingkat Parlemen. Selain Hasto, Djayadi Hanan, Direktur Eksekutif MSRC, juga hadir Muradi, Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Padjajaran.
Hasto mengatakan fungsi partai tidak hanya didesain untuk memenangkan pemilu semata. Namun bagaimana menggunakan kekuasaan untuk mewujudkan politik yang membangun peradaban harus dikedepankan.
"Bagi PDI Perjuangan, politik yang membangun peradaban itu adalah politik yang berpihak, dan memberi harapan bagi wong cilik untuk bangkit dengan seluruh martabat kemanusiaannya. Secara agregat, politik yang membangun peradaban itu untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan," ujar Hasto.
Hasto mengatakan watak koalisi yang lebih didorong oleh tuntutan elektoral jauh lebih dominan, dibandingkan koalisi atas dasar ideologi, kesejarahan, dan platform politik partai. Dengan gambaran koalisi elektoral seperti ini dikhawatirkan akan mereduksi upaya insitusionalisasi Partai Politik.
"Karena itulah saya berpendapat bahwa perubahan koalisi Partai Politik pada watak ideologisnya hanya terjadi apabila diberikan insentif bagi Partai Politik yang menjalankan fungsi rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi kepemimpinan, komunikasi politik, dan agregasi kepentingan rakyat. Insentif ini berupa penataan sistem pemilu yang memperkuat 'Party ID'," tambah Hasto.
Menurut Hasto, peta koalisi kini lebih didominasi oleh kepentingan elektoral untuk kekuasaan. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa dengan kekuasaan itulah, maka partai mendapatkan daya leverage untuk sumber daya.
-
Mengapa PDIP berencana menjodohkan Anies dengan kadernya di Jakarta? Meski pernah menjadi kompetitor di Pilpres, PDIP belakang mulai rajin memuji Anies sebagai sosok yang layak diusung sebagai Cagub Jakarta. Bahkan, PDIP berencana menjodohkan Anies dengan kadernya di Jakarta. "Kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya," Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto kepada wartawan. Menurut Utut, sosok Anies memiliki modal yakni popularitas dan elektabilitas untuk bisa memenangi perebutan kursi Gubernur.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Mengapa PDIP mempertimbangkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta? Bahwa Anies juga jadi bagian pertimbangan, iya, Anies bagian dari pertimbangan. Oleh karenanya kami juga dengan Cak Imin dalam rangka itu semua," jelas dia.