Selain Ruang Menteri Agama, KPK Juga Geledah Kantor PPP
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mencari bukti tambahan terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Penyidik kini tengah menggeledah Kemenag dan Kantor Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mencari bukti tambahan terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Penyidik kini tengah menggeledah Kemenag dan Kantor Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Siang ini, dalam rangka penyidikan, tim disebar di Kantor Kementerian Agama dan Kantor PPP," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (18/3).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Apa yang disita KPK dari rumah kader PDIP di Jatim? Dia melanjutkan, di rumah Mahfud yang berada di perumahan Halim Perdana Kusuma telah disita dua handphone dan uang tunai pecahan Rp 20 ribu senilai Rp 300 juta rupiah
-
Kapan kasus pungli di rutan KPK terungkap? Kasus tersebut rupanya dilakukan secara terstruktur oleh salah satu mantan pegawai KPK bernama Hengki. Di saat yang bersamaan, penyidik KPK yang juga mengusut kasus pungli tersebut telah mengumumkan Hengki sebagai tersangka.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
Febri tak menjelaskan lebih jauh lokasi mana saja yang digeledah oleh tim penyidik. Menurut Febri, penggeledahan masih berlangsung di beberapa lokasi tersebut.
"Kami percaya pihak-pihak di lokasi akan kooperatif dan mendukung proses ini," kata Febri.
Penggeledahan kantor berlambang Kabah ini untuk mencari bukti lain kasus dugaan suap tersebut. "Diduga terdapat bukti-bukti yang relevan dengan perkara di lokasi-lokasi tersebut," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan pihaknya baru akan menggeledah ruang kerja Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saefuddin hari ini, Senin (18/3).
Selain ruang kerja Menteri Lukman, tim penyidik KPK juga akan mencari bukti dan informasi lain dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) di ruang kerja Sekjen Kemenag Nur Kholis Setiawan.
"Insya Allah hari ini (ruangan) yang kemarin kita segel, itu kita periksa (geledah)," ujar Agus di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan.
Diketahui, ruang kerja Lukman dan Nur Kholis disegel usai tim penindakan mengamankan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romi dalam operasi tangkap tangan (OTT). Penangkapan Romi berkaitan dengan jual beli jabatan di Kemenag.
"Nanti kalau sudah (diperiksa), kita buka (segel ruangan Lukman dan Nur Kholis," kata Agus.
Dalam kasus ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romi sebagai tersangka kasus dugaan suap pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenang).
Romahurmuziy diduga menerima suap sebesar Rp 156.758.000 terkait seleksi jabatan di lingkungan Kemenag tahun 2018-2019.
Selain Romahurmuziy, KPK juga menetapkan dua orang lainnya yakni, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanuddin (HRS).
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
(mdk/did)