Sengketa Tanah Warga di IKN, Pemerintah Pilih Mengalah atau Menggusur?
Pemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.
Total ada 2.086 hektar lahan di IKN yang dinyatakan belum clear dengan warga.
- Demi Ganti Untung, Kemenag Kembali Lakukan Pendataan 236 Lahan Milik Warga Terdampak Pembangunan UIII
- Pemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperti Ini
- Warga Cimahi Temukan Senjata Api Penuh Lumpur dan Berkarat di Area Kolam
- Sengketa Lahan Berujung Maut, Bapak dan Dua Anak di OKU Tega Bunuh Wanita Tua
Sengketa Tanah Warga di IKN, Pemerintah Pilih Mengalah atau Menggusur?
Status tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah. Pemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayahnya. Total ada 2.086 hektar lahan di IKN yang dinyatakan belum clear.
Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan Presiden Jokowi sudah memberi arahan agar lahan tersebut segara dicarikan solusi terbaik.
Salah satunya, dengan program Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) plus atau pemberian kompensasi.
"Itu harus kita laksanakan segera, arahan bapak presiden selesaikan dengan sebaik-baiknya kalau bisa diselesaikan dengan tetap di situ pembangunan oke atau (kalau tidak) IKN yang akan ngalah," kata pria yang juga menjabat sebagai menteri PUPR ini di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/6).
Basuki memastikan menggusur lahan warga belum tentu menjadi pilihan. Artinya, warga yang akan menentukan nasib tanahnya sendiri, bertahan atau pindah dengan menerima kompensasi.
“Belum tentu (menggusur warga)," tegas Basuki.
"Tergantung nanti penyelesaiannya, kalau PDSK mereka terima ya tetap kita berikan warga, kalau tidak bisa nanti kepentingan warga harus diutamakan,” jelas Basuki.
Basuki mengungkap, pemerintah terus membuka komunikasi dengan warga, khususnya soal tempat tinggal dan fasilitas hidup lainnya ketika warga harus meninggalkan tanahnya seperti sekolah, rumah dan lainnya yang menjadi perhatian pemerintah.
"Jadi penyelesaian sosial itu tidak hanya diajak bicara, tapi juga penyelesaian butuh rumah, butuh sekolah, buruh jalan yang jadi kepentingan warga," tandas Basuki.
merdeka.com