Sepanjang Tahun 2018, 127 Bencana Alam Terjadi di Aceh Akibat Kerusakan Hutan
Kondisi hutan Aceh semakin kritis. Laju kerusakan kawasan hutan terus terjadi. Pertambangan, illegal logging, proyek infrastruktur dan alih fungsi lahan menjadi penyebab hilangnya fungsi kawasan hutan, mengakibatkan bencana ekologi setiap saat menghantui Serambi Makkah.
Kondisi hutan Aceh semakin kritis. Laju kerusakan kawasan hutan terus terjadi. Pertambangan, illegal logging, proyek infrastruktur dan alih fungsi lahan menjadi penyebab hilangnya fungsi kawasan hutan, mengakibatkan bencana ekologi setiap saat menghantui Serambi Makkah.
Bencana yang melanda Aceh di penghujung 2018 ini, tidak terlepas dari ulah manusia yang tidak peduli dengan lingkungan. Manusia menjadi penyebab utama banyaknya terjadi bencana ekologi di tanah rencong, hingga laju kerusakan hutan di Aceh sekitar 26.835 hektare pada 2017.
-
Di mana banjir di Cirebon timur terjadi? Banjir di wilayah Cirebon timur ini kemudian viral di media sosial pada Rabu (6/3). Dalam video yang beredar terlihat sejumlah karyawan kesulitan mengevakuasi kendaraan roda dua miliknya yang terparkir di area pabrik.
-
Di mana banjir bandang ini terjadi? Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi meminta bantuan dana Rp1,5 triliun untuk penanganan bencana alam banjir bandang di daerahnya.
-
Bagaimana banjir terjadi di Kota Padang? Hujan tidak berhenti dari Kamis (13/7) malam hingga Jumat (14/7) dini hari. Saat ini air di dalam rumah sudah setinggi 7 centimeter,” tuturnya.
-
Kapan banjir terjadi di Kota Padang? Hujan deras melanda sebagian besar kawasan Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) sejak Kamis (13/7) malam hingga Jumat (14/7) dini hari.
-
Di mana banjir terjadi di Semarang? Banjir terjadi di daerah Kaligawe dan sebagian Genuk.
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).
Sepanjang 2018, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh mencatat sebanyak 127 kali bencana ekologi terjadi di Aceh dengan total kerugian mencapai Rp 969 miliar. Kawasan hutan yang rusak mencapai 24.910 hektare yang berdampak pada manusia mencapai 50.270 jiwa, termasuk 1.728 jiwa mengalami krisis air bersih akibat kekeringan.
Kerusakan hutan akibat investasi di Aceh berdasarkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) tahun 2018 mencapai 943 hektare, baik dalam kawasan maupun luar kawasan hutan. Termasuk pertambangan ilegal ikut menyumbang kerusakan hutan di Aceh. Luasnya mencapai 6000 hektare yang tersebar di 6 kabupaten/kota, yaitu Pidie, Aceh Selatan, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Tengah dan Aceh Besar.
Walhi Aceh juga menemukan 32 titik illegal logging tersebar di 17 kabupaten/kota se-Aceh. Jumlah kayu yang telah ditebang mencapai 70.186 ton dengan perkiraan luas kawasan hutan rusak mencapai 175 hektare.
Menurut Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur, lemahnya Pemerintah Aceh menyediakan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial yang ditargetkan lebih kurang 400 ribu hektare se-Aceh, juga telah memperlemah perbaikan hutan di Aceh. Pemerintah Aceh saat ini hanya mampu memfasilitasi sekitar 42 ribu hektare atau baru 9.4 persen.
"Ancaman keutuhan fungsi kawasan hutan itu masih illegal logging, investasi SDA (Sumber Daya Alam) di kawasan hutan, pembangunan infrastruktur, pertambangan dan juga perambahan hutan," kata Muhammad Nur di Banda Aceh, Rabu (2/1).
Pertambangan ilegal berdasarkan pantauan Walhi Aceh masih marak terjadi selama 2018. Upaya hukum yang telah dilakukan oleh penegak hukum, belum bisa menjadi efek jera bagi penamban emas ilegal, hingga sekarang aktivitasnya masih berlangsung.
Seperti di Geumpang, Kabupaten Pidie, Aceh Barat, Nagan Raya dan Aceh Selatan. Total kerusakan hutan akibat pertambangan emas ilegal mencapai 7.500 hektare.
Ditambah lagi pertambangan yang sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Berdasarkan data pemerintah Aceh, di Aceh saat ini berjumlah 37 IUP dengan luas areal mencapai 156.003 hektare di 10 kabupaten/kota.
Muhammad Nur mencontohkan, PT EMM yang sudah memiliki IUP Operasi Produksi seluas 10.000 hektare mendapat penolakan dari masyarakat di Beutong Ateuh Benggalang, Nagan Raya. Warga beranggapan, keberadaan PT EMM akan merusak ekosistem di Beutong yang mereka jaga selama ini.
"Saat ini Walhi Aceh bersama masyarakat sedang menggugat ke pengadilan TUN Jakarta Timur untuk pencabutan izin," jelasnya.
Banjir menjadi ancaman dan mendominasi bencana ekologi selama 2018. Walhi Aceh mencatat ada 43 kali banjir terjadi, Karhutla 18 kali, kekeringan 8 kali, angin puting beliung 6 kali dan angin kencang 7 kali.
Baca juga:
Jadi Tersangka Perambahan Hutan Lindung, Penahanan Pecatan TNI Diperpanjang
'Giliran Kita Menjaga Kawasan Leuser dari Kerusakan'
Kementerian LHK Panggil Bos PT MAL Terkait Kerusakan Hutan Lindung di Inhu
KLHK Tangkap Dua Orang dan Sita Alat Berat Diduga Hendak Rambah Hutan Riau
Kementerian LHK Tangkap 4 Perambah Cagar Biosfer Bengkalis, 3 Alat Berat Disita
Kementerian LHK bongkar praktik ilegal logging di Pati, 5 pelaku diamankan