Sepi peminat, KY kesulitan rekrut hakim pajak
KY menyebut perkara pajak mencapai ribuan. Namun, ahli pajak hanya satu orang.
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial (KY), Maradaman Harahap mengakui sedikit peminat yang mendaftarkan calon hakim pajak. Padahal saat ini Indonesia butuh hakim pajak di tingkat Peninjauan Kembali (PK) karena hanya memiliki satu orang hakim agung pajak.
"Memang benar yang dibutuhkan ahli pajak. Karena perkara pajak ribuan. Sementara ahli pajak hanya satu orang. Sayangnya jarang yang mendaftarkan Tata Usaha Negara Pajak," kata Maradaman di Kantor Komisi Yudisial (KY), Jumat (26/1).
-
Apa yang di Apresiasi Komisi III dari Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat.
-
Apa yang dijelaskan oleh KY kepada Komisi III DPR tentang seleksi calon hakim agung? Surat yang ditandatangani Ketua KY Amzulian Rifai (4/9) itu intinya menyatakan bahwa seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM telah memenuhi peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Bagaimana cara Komisi Yudisial menindaklanjuti isu skenario tunda pemilu? Munculnya isu penundaan pemilu, KY memanggil hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait putusan penundaan Pemilu 2024. Implikasi dari penundaan ini adalah memunculkan ketidakpastian politik, potensi timbulnya konflik, serta meragukan legitimasi pemerintahan berikutnya. Faktor-faktor yang menyebabkan penundaan ini antara lain adalah keputusan dan interpretasi hukum yang diambil oleh hakim PN Jakpus. KY melakukan pendalaman terhadap putusan tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan keadilan dalam proses hukum, termasuk melakukan komunikasi dengan Mahkamah Agung terkait aspek perilaku hakim yang terkait.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana Kelurahan Sadar Hukum di DKI Jakarta diwujudkan? Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,"
Dia mengatakan persyaratan salah satunya yaitu memiliki latar belakang pendidikan sarjana hukum, sarjana syariah, dan sarjana kepolisian. Kemudian, Maradaman mencontohkan ada beberapa calon hakim pajak yang mencalonkan memiliki latar belakang sarjana ekonomi. Dan pihaknya tidak bisa menerima.
"Sementara adalah sarjana ekonomi. Beliau Doktor kami tidak berani tidak bisa melanggar undang-undang. Jadi Undang-undangnya seperti itu," ungkap Maradaman.
Oleh karena itu, pihaknya tidak bisa memaksakan kuota yang diminta oleh Mahkamah Agung (MA). Maradaman mengatakan jika tahun ini pihaknya tidak bisa memenuhi kuota, pihak MA harus melayangkan surat kembali.
"Tidak harus memenuhi kuota MA. Kalau tidak ada yang lolos tentu MA harus meminta atau mengajukan permintaan," ungkap Maradaman.
Sementara, dalam proses seleksi hakim agung. Dari lima orang peserta yang mendaftar untuk kamar tata usaha negara (TUN) khusus untuk hakim pajak. Tetapi tiga di antaranya sudah gugur di proses seleksi administrasi. Dan hanya dua calon hakim agung di bidang keahlian pajak yang lolos seleksi administrasi karena jenjang pendidikan di strata-1 (S1) berasal dari hukum.
Diketahui, Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali meminta Komisi Yudisial (KY) menambah jumlah hakim pajak. Permintaan Hatta tersebut dilatarbelakangi oleh jumlah perkara pajak PK yang semakin meningkat. Pada tahun 2017, ada 2.187 perkara pajak yang diputus di tingkat PK.
"Kami merasakan kami sangat membutuhkan hakim pajak, oleh karena itu tidak ada henti-hentinya kepada Komisi Yudisial kami minta supaya menambah hakim pajak," kata Hatta dalam acara Refleksi Akhir Tahun Mahkamah Agung di Gedung MA, Kamis (28/12).
Baca juga:
KY ingatkan 74 calon Hakim Agung tak pakai calo demi lolos seleksi
74 Calon Hakim Agung lolos seleksi administrasi
Mahkamah Agung cari 1.684 calon hakim pintar, benar dan religius
Lima 'wakil Tuhan' disahkan wakil rakyat di paripurna DPR
KY serahkan 5 nama calon hakim agung ke DPR untuk fit and proper test