Sertifikat Vaksinasi Presiden Jokowi Tersebar, Menkes Tutup Data Pribadi Para Pejabat

Foto sertifikat vaksinasi Covid-19 milik Presiden Joko Widodo beredar di media sosial. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, bahwa masalah tersebut sudah diselesaikan. Kini data-data pejabat sudah ditutup agar tidak tersebar.

2021-09-03 15:33:27

Foto sertifikat vaksinasi Covid-19 milik Presiden Joko Widodo beredar di media sosial. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, bahwa masalah tersebut sudah diselesaikan. Kini data-data pejabat sudah ditutup agar tidak tersebar.

"Bahwa tadi malam kami terima informasi mengenai masalah ini, sekarang sudah dirapikan, sehingga data para pejabat itu ditutup," katanya saat jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (3/9).

Budi menjelaskan, mengapa NIK orang lain bisa diakses ke dalam aplikasi PeduliLindungi. Dia bilang, tujuannya mempermudah agar orang bisa mengecek sendiri di aplikasi tersebut apakah sudah divaksin atau belum saat dia berkunjung ke tempat publik.

"Oleh karena itu kita buka kesempatan rakyat boleh ngetes ngecek statusnya dia seperti apa atas permintaan masyarakat, jadi asal dia bisa masukin NIK dia, dia bisa lihat oh statusnya saya sudah divaksin apa belum," terangnya.

"Kalau ternyata ada perbedaan status saya udah divaksin dua kali, kok disini enggak keluar, itu kita bisa melakukan koreksi karena data entry tetep di Indonesia sering kali terjadi kesalahan," ucapnya.

Menurutnya, para pejabat juga tidak nyaman karena NIK-nya bisa tersebar karena aplikasi tersebut. Tapi, saat ini pihaknya sudah menutup data-data sejumlah pejabat yang sensitif.

"Memang tidak nyamannya bukan hanya Pak Presiden saja, tapi banyak pejabat pejabat juga yang NIK nya sudah jadi tersebar informasinya keluar, kita menyadari itu sekarang kita akan tutup untuk beberapa pejabat yang sensitif yang memang beberapa data pribadinya sudah terbuka itu akan kita tutup," tuturnya.

Lebih lanjut, Budi menegaskan bahwa menggunakan data orang lain adalah melanggar hukum dimana secara UU ITE tidak dibolehkan. Dia mencontohkan seperti bankir yang mengetahui NIK, alamat maupun tanggal lahir seseorang.

"Kalau kita sebagai bankir memanfaatkan data itu secara hukum salah, secara etis pun tidak baik, karena itu kan data pribadi nasabah, itu yang saya imbau yuk kita bangun budaya yang lebih sehat, budaya yang lebih benar," ujarnya.

"Masing-masing itu punya hak pribadi, kalau pun kita kebetulan tau, tapi karena ini sifatnya pribadi, secara budaya dan secara hukum kita harus menjaga privasi yang bersangkutan," tutup Budi.

Sebelumnya foto sertifikat vaksinasi Covid-19 milik Presiden Joko Widodo atau Jokowi beredar di media sosial. Gambar sertifikat dengan tulisan Ir Joko Widodo itu diunggah lewat Twitter pada Jumat (3/9).

Data Jokowi dalam sertifikat tersebut terlihat lengkap. Seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, nomor ID vaksinasi, tanggal vaskinasi, jenis vaksin dan batch vaksinasinya.

Dalam gambar tersebut tertulis telah dilakukan vaksinasi Covid-19 untuk dosis kedua. Surat keterangan vaksin tersebut diberikan pada 27 Januari 2021.

Terdapat logo seperti Aplikasi PeduliLindungi di pojok kiri atas sertifikat vaksinasi tersebut. Warna sertifikat itu ungu muda dibawahnya terdapat logo KPC-PEN, Kominfo, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian BUMN.

Hingga kini, unggahan gambar tersebut sudah retweet oleh 457 orang dan disukai 488 orang. Para netizen juga mengomentari postingan sertifikat vaksinasi Jokowi tersebut.

Baca juga:
Data Vaksin Jokowi Bocor, Komisi I DPR Nilai Bukti RUU PDP Mendesak Dituntaskan
Istana Buka Suara Soal Sertifikat Vaksin Covid-19 Jokowi Beredar di Medsos
Dokter Kepresidenan: Belum Ada Wacana Jokowi Diberikan Dosis Ketiga Vaksin Covid-19
Presiden Jokowi Ingin Perdagangan Indonesia-Uni Emirat Arab Meningkat 3 Kali Lipat
Sertifikat Vaksin Jokowi Beredar, Kominfo Jamin Data Aplikasi PeduliLindungi Aman

(mdk/bal)