Setiap 4 bulan Kantor Staf Presiden evaluasi kinerja kementerian

Penilaian yang dilakukan berkaitan dengan evaluasi program strategis presiden beserta janji-janji politiknya.

Penilaian kinerja kementerian tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Nagara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), namun juga dilakukan oleh Kantor Staf Presiden (KSP). Kepala KSP, Teten Masduki menjelaskan, penilaian yang dilakukan lembaganya berbeda dengan penilaian yang dilakukan KemenPAN-RB.

Menurutnya, penilaian yang dilakukan lembaganya berkaitan dengan evaluasi program-program strategis presiden beserta janji-janji politiknya saat kampanye. "KSP itu kan kita melakukan monitoring dan evaluasi untuk program-program strategis presiden. Jadi ingin memastikan semua janji politik presiden itu yang kemudian menjadi program-program di kementerian dan lembaga itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan jadwal waktu yang tepat," jelas Teten di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (7/1).

Teten memaparkan, evaluasi terhadap program-program pemerintah yang dilaksanakan kementerian, dilakukan secara rutin dan berkala. Hasilnya, lanjut Teten, akan langsung diberikan kepada Presiden sebagai bahan evaluasi.

"Kita lakukan dan tiap 4 bulan melakukan evaluasi dan sifatnya karena ini untuk akselerasi pelaksanaan program supaya tidak ada program yang macet jadi laporan kami adalah ke presiden. Jadi kalau nanti ada program-program di kementerian yang mandek, macet, presiden yang akan menegur kementeriannya supaya programnya lancar. Jadi lebih ke internal," papar Teten.

Teten menegaskan, KSP tidak melakukan publikasi hasil evaluasi kinerja kementerian. Semua hasil evaluasi diserahkan kepada presiden secara internal.

"Saya tidak mau membandingkan. Tapi saya ingin bicara di KSP, jadi sudah disepakati mekanisme pelaporan hasil monitoring dengan presiden, yaitu KSP tidak mempublikasikan, tidak langsung menegur kementeriannya kalau ada kemacetan di program-program strategis. Tapi kita melaporkan ke presiden. Presiden nanti yang akan mem-follow up untuk menegur kementeriannya supaya program yang macet segera dilaksanakan," imbuh Teten.