SMRC: 44 Persen Warga Dukung PPKM Ketat Meskipun Penghasilan Menurun
Secara nasional ada sekitar 44 persen yang memilih menjalani PPKM secara ketat meskipun penghasilan menurun. Dan ada 40 persen yang memilih menghentikan PPKM meskipun meningkatkan risiko tertular Covid-19.
Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) kembali merilis hasil survei soal pandangan warga mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro. Lewat hasil survei tersebut terekam bahwa pandangan masyarakat soal PPKM terbelah.
Direktur Riset SMRC Deni Irvani mengungkap, persentase mereka yang mendukung PPKM secara ketat dan yang menolak berimbang di kisaran 40-46 persen.
-
Kapan KM Rezki tenggelam? Peristiwa tenggelamnya KM Rezki diperkirakan terjadi sekira pukul 13.25 WITA, Sabtu, 2 Desember 2023.
-
Dimana PKM dibentuk? PKM merupakan program yang secara khusus dibentuk oleh Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEK DIKTI) Republik Indonesia.
-
Apa tujuan utama dari PKM? Secara umum, PKM bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya mahasiswa yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi Pendidikan Tinggi sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila, serta memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan; kreatif dan inovatif; serta objektif dan kooperatif dalam membangun keragaman intelektual.
-
Bagaimana MKMK dibentuk? Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.
-
Kapan El Rumi pacaran di SMP? El Rumi juga pernah berpacaran dengan Amanda Manopo ketika masih SMP, namun hubungan keduanya hanya bertahan selama 2 bulan.
-
Kenapa PKM dibuat? PKM adalah kegiatan untuk meningkatkan mutu peserta didik (mahasiswa) di perguruan tinggi agar kelak menjadi anggota masyarakat dengan kemampuan akademis dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan meyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta memperkaya budaya nasional.
Dalam survei ini, responden diminta menilai apakah pemerintah perlu menerapkan PPKM secara ketat. Dihadapkan pada dua pilihan, warga ternyata terbelah.
Secara nasional ada sekitar 44 persen yang memilih menjalani PPKM secara ketat meskipun penghasilan menurun. Dan ada 40 persen yang memilih menghentikan PPKM meskipun meningkatkan risiko tertular Covid-19.
Warga yang tinggal di Jawa-Bali juga terbelah. Ada sekitar 44 persen warga di Jawa-Bali yang memilih menjalani PPKM secara ketat meskipun penghasilan menurun. Dan ada 46 persen yang memilih menghentikan PPKM meskipun meningkatkan risiko tertular Covid-19.
Survei menunjukkan tidak semua warga mengetahui adanya penetapan PPKM mikro di sejumlah wilayah di Jawa dan Bali.
Ada sekitar 52 persen warga yang mengetahui bahwa pemerintah menetapkan PPKM mikro di sejumlah wilayah di Jawa dan Bali. Dari yang tahu, sekitar 68 persen setuju/sangat setuju dengan kebijakan tersebut.
Di kalangan warga yang tinggal di Jawa dan Bali sendiri, sekitar 64 persen mengetahui bahwa PPKM diberlakukan di sejumlah daerah di Jawa dan Bali. Dari yang tahu, sekitar 65 persen setuju dengan kebijakan tersebut.
"Di sisi lain, 71 persen warga yang tahu PPKM mikro menilai kebijakan tersebut sangat atau cukup berpengaruh sangat/cukup berpengaruh untuk menurunkan penularan Covid-19," ujar Deni, Selasa (23/3).
Menurut Deni, cukup tinggi persentase yang menyatakan PPKM sebaiknya dihentikan menunjukkan bahwa penilaian publik juga dipengaruhi oleh pertimbangan bahwa kebijakan PPKM berdampak pada menurunnya penghasilan.
Deni menyebut bahwa survei ini dilakukan pada 28 Februari sampai 8 Maret 2021. Survei ini memiliki populasi warga Indonesia yang berusia di atas 17 tahun.
Dari populasi ini dipilih responden secara acak sebanyak 1.220 responden. Sementara responden yang berhasil diwawancara secara valid sebanyak 1.064 responden.
SMRC mematok tingkat kesalahan atau margin of error dalam survei ini sebesar kurang lebih 3,07 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Responden, kata Deni diwawancara secara tatap muka dan sebanyak 20 persen dari total responden yang berhasil diwawancarai akan didatangi kembali guna memastikan keabsahan data yang mereka berikan. Hal itu sebagai bentuk quality control survei yang ditetapkan SMRC.
"Dan hasil tidak ditemukan kesalahan berarti," pungkasnya.
Reporter: Yopi Makdori
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Wagub DKI: 50 Sekolah di Jakarta akan Diuji Coba Belajar Tatap Muka
PPKM Jakarta Diperpanjang Hingga 5 April 2021
Perpanjangan PPKM, Kegiatan Perkuliahan di Jakarta Diperbolehkan Tatap Muka
Klaim Angka Covid-19 Terkendali, Gibran Siapkan Pelonggaran Aturan PPKM
Soal Perpanjangan PPKM Mikro, Pemprov DKI Ikuti Aturan Pemerintah Pusat
DPR Dukung PPKM Diperpanjang: Ekonomi Tak Mungkin Pulih Jika Pandemi Tak Diatasi