Soal Airin di kasus alkes, BW anggap tinggal menunggu waktu

Bambang hanya meminta semua pihak bersabar.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi non aktif, Bambang Widjojanto, menampik adanya tudingan tebang pilih dalam menetapkan tersangka kasus rasuah. Bahkan menurut dia, pembuktian dugaan perkara korupsi pengadaan alat kesehatan kerap menyinggung sosok Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, hanya tinggal masalah waktu.

Bambang menanggapi hal itu, terkait dengan munculnya bukti berkas acara pemeriksaan (BAP) KPK, yang diakui para saksi, saat diminta keterangan tentang adanya keterlibatan Airin Rachmi Diany dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang Selatan.

"Soal Airin, the matter of time," kata Bambang, dalam diskusi Road Map KPK bertema 'Usulan dan Evaluasi Peta Jalan KPK 2015-2019', di Talaga Sampireun, Bintaro, Kota Tangsel, Senin (12/10).

Bambang menyebut, sejumlah kasus ditangani KPK awalnya sempat dicemooh. Seperti pengungkapan kasus suap cek pelawat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Hal itu bermula dari pengakuan mantan Anggota DPR-RI, Agus Condro. Namun, kata Bambang, berbekal penyelidikan, akhirnya mereka bisa menjerat 26 anggota DPR, Nunun Nurbaeti (istri Adang Daradjatun), hingga berakhir pada Miranda Swaray Gultom.

"Sampai di Miranda dia tak bicara lagi. Mungkin kalau bicara beda lagi," ucap Bambang.

Bambang mengajak para pegiat antikorupsi di Tangerang Selatan membandingkan pengungkapan sejumlah kasus itu dengan yang ada di Tangsel.

"Mari kita komparasi dengan Tangerang Selatan, supaya kita enggak cengeng. Ini kalau seperti ini kan cengeng, susah kita ini, kasus itu kan baru 2013," ucap Bambang.

Bambang membanggakan diri bisa menjerat pucuk pimpinan Banten, Ratu Atut Chosiyah, sebagai efek dari terbongkarnya praktik sogok dalam sidang sengketa pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi. Padahal, penegak hukum lain kesulitan membuka kasus itu.

"Ayo coba jawab kenapa? Kenapa penegak hukum lain tidak bisa? Oke sekarang kita lihat. Kasus Akil Mochtar, bandingkan. Sebut sama saya yang bisa mengusut sampai semua kena oleh penegak hukum lain apa? Anda bandingkan deh. Berapa banyak Bupati yang lain juga kena. Itu ada di periode kapan?" lanjut Bambang.

Hanya saja, ada kekhawatiran jika kecepatan penyidikan KPK tidak ditingkatkan, maka orang-orang sedang dibidik malah menang dalam pilkada. "Harus sabar memang," jawab Bambang.

Menurut Bambang, menghadapi koruptor tak bisa tergesa-gesa. Sebab, pelaku korupsi tingkat kecerdasannya tinggi.

"Informasi ini kan dari BAP KPK, artinya KPK yang membuat. Kalau kita mau sembunyikan, kita enggak tuangkan dalam BAP. Buat apa kalau kita sembunyikan ditulis dalam BAP? Persoalannya, teman-teman di sini maunya cepat, padahal KPK terbatas personelnya," papar Bambang.

Baca juga:
Wawan dipindah ke Serang, warga dibikin berang
Di Rutan KPK, Wawan masih bisa BBM dan kendalikan kasus Alkes
Anggota DPR pertanyakan urgensi Wawan dipindah ke Lapas Serang
Usut TPPU Wawan, KPK periksa bos PT Glindingmas Wahana Utama
Suami Airin terima aliran dana korupsi alkes Rp 7,9 miliar