Soal Perppu Pilkada, SBY sebut sikap Jokowi 100% sama dengannya

"Kami punya posisi yang sama. Sama-sama mengawal Perppu supaya bisa diterima DPR RI," kata SBY.

Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak hanya terkait soal Global Green Growth Summit, tetapi juga soal politik. Topik utama politik yang dibahas SBY dan Jokowi adalah soal Perppu Pilkada.

"Kami diskusi soal situasi tanah air kita terakhir dengan Pak Jokowi hingga persoalan Perppu Pilkada Langsung," ujar SBY usai bertemu Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (8/12).

Menurut SBY, dia dan Jokowi mempunyai sikap yang sama soal Perppu Pilkada yang diterbitkannya pada akhir masa jabatannya sebagai presiden ke-6.

"Kami punya posisi yang sama. Sama-sama mengawal Perppu supaya bisa diterima DPR RI, bagi Pak Jokowi dan saya sendiri adalah sesuai dengan aspirasi rakyat dan baik bagi keberlanjutan demokrasi kita. Terutama dalam pemilihan kepala daerah. Intinya dua itulah. Bapak presiden dan saya tukar pikiran terutama dalam situasi yang baik," kata SBY.

Ditanya seberapa sesuai sikapnya dengan Jokowi terkait Perppu Pilkada, SBY menjawab, "100 persen samanya."

"Semoga ke depan begitu. Yang kita bicarakan itu dulu, yang lain baru menyusul," ujar ketua umum Partai Demokrat itu.

Selain soal politik, SBY menambahkan, pertemuan juga membahas soal rencana Global Green Growth Summit di Bali Juli tahun depan. "Berharap beliau bisa hadir memberikan sambutan," kata SBY yang menjabat Chairman of the Council of the Global Green Growth Institute (GGGI).

SBY bercerita, sejak November lalu, dia memimpin GGGI untuk dua tahun mendatang. Dalam pertemuan Juli tahun depan, akan hadir perwakilan 23 negara di Bali. "Beliau bersedia (hadir). Saya bersyukur dan bahagia sekali," ujarnya.

Seperti diketahui, masa pensiun SBY belakangan terganggu oleh keputusan Munas Golkar IX di Bali yang menolak Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada. Padahal, bersama Koalisi Merah Putih (KMP), Golkar sebelumnya sepakat untuk menyetujui peraturan darurat yang diterbitkan di akhir masa jabatan SBY itu.

Atas inkonsistensi Golkar itu, SBY pun berang. Karena Golkar dan KMP kemungkinan besar akan menolak Perppu Pilkada, SBY pun meminta kader Demokrat di DPR untuk merapat ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang sejak awal mendukung pilkada langsung, kendati mereka pernah meninggalkan koalisi partai pendukung Jokowi-JK itu saat walkout di sidang paripurna 26 September lalu.