Soal SEMA pembatasan PK, MK sebut MA membangkang konstitusi

"Kalau itu terjadi maka itu adalah pelanggaran konstitusi," ujar Wakil Ketua MK Arief Hidayat.

Mahkamah Konstitusi (MK) sebut Mahkamah Agung (MA) telah melakukan pembangkangan terhadap konstitusi. Hal ini terkait MA mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang membatasi pengajuan Peninjauan Kembali (PK) hanya boleh satu kali.

Wakil Ketua MK Arief Hidayat mengatakan, MK telah menghapus Pasal 268 ayat (3) KUHAP sehingga membolehkan PK diajukan berkali-kali. Putusan tersebut sudah final dan wajib diikuti oleh semua lembaga negara, termasuk juga MA dan apabila tidak ditaati maka hal itu termasuk pembangkangan terhadap konstitusi.

"Secara lebih tegas bisa dikatakan ketidakpatuhan terhadap putusan MK merupakan disobedience atau pembangkangan terhadap putusan MK. Kalau itu terjadi maka itu adalah pelanggaran konstitusi," ujar Arief di kantornya, Jakarta, Senin (5/1).

Arief mengatakan, MK merupakan lembaga penafsir konstitusi tertinggi yang setiap putusannya bersifat final. Sehingga, menurut dia, setiap putusan MK tidak boleh ditafsirkan sendiri oleh lembaga lain sesuai kewenangannya.

"Lembaga lain tidak bisa menafsirkan sendiri-sendiri konstitusi berdasarkan pada kewenangan masing-masing. Kalau begitu yang terjadi maka kekuasaan di Indonesia atau negara hukum di Indonesia tidak dijalankan menurut dasar konstitusi atau UUD 1945," kata dia.

Selanjutnya, Arief menerangkan, putusan MK terkait PK berkali-kali didasarkan pada pertimbangan terhadap keberadaan asas kehati-hatian dalam memutus perkara. Menurut dia, PK dapat dilakukan jika memang terdapat novum (bukti baru) yang signifikan dapat membatalkan putusan sebelumnya.

Sementara itu, terkait dengan azas kepastian hukum yang menjadi dasar polemik baik kejaksaan maupun MA, Arief mengatakan seharusnya kedua lembaga tersebut memandang posisi negara yang lebih kuat ketimbang terpidana. Dia menerangkan, kepastian hukum bagi terpidana sebenarnya sudah diwadahi oleh KUHAP.

"Sebetulnya KUHAP itu memberikan jaminan kepada terpidana supaya memperoleh kepastian hukum yang adil, sehingga kalau memang ditemukan bukti baru yang betul-betul baru, maka bisa dilakukan PK dan itu hanya di bidang hukum pidana," ungkapnya.

Diketahui, MA telah menerbitkan SE Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan PK hanya dapat dilakukan satu kali. Hal ini lantaran dengan adanya PK berkali-kali membuat langkah eksekusi tidak dapat dijalankan oleh Kejaksaan Agung.