Solusi Komnas HAM untuk Presiden Terpilih Menangani Konflik di Papua
Komnas HAM mengingatkan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tidak melakukan pendekatan keamanan berlebihan di Papua.
Komnas HAM mengingatkan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tidak melakukan pendekatan keamanan berlebihan di Papua.
Solusi Komnas HAM untuk Presiden Terpilih Menangani Konflik di Papua
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengingatkan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tidak melakukan pendekatan keamanan yang eksesif atau berlebihan untuk meredam konflik di Papua.
Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pendekatan keamanan terlalu eksesif itu akan memperluas area konflik, menambah jumlah korban, dan membuat pelanggaran HAM semakin berlarut-larut.
Menurut Pramono, presiden yang nanti terpilih bisa melakukan beberapa langkah untuk meredam konflik yang sudah berlarut-larut itu. Misalnya, berdialog antarwarga dan pemerintah untuk mencari solusi penyelesaian konflik.
"Suara masyarakat Papua tetap didengarkan. Sebelum pengambilan kebijakan, apa yang perlu dilakukan untuk mereka, sehingga apa yang dilakukan pemerintah itu berdasarkan kebutuhan masyarakat," kata Pramono saat ditemui di kantornya kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/12).
Selain itu, Pramono melanjutkan, pemerintah juga bisa melakukan pendekatan dari segi pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM)
Seluruh masyarakat di sana, menurut Pramono, harus mendapatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan sehingga bisa menjadi SDM unggul.
Pembangunan infrastruktur juga harus dilakukan demi mengejar ketertinggalan masyarakat Papua.
Setelah itu, Pramono menambah pemerintah bisa melakukan pendekatan keamanan yang tidak eksesif kepada masyarakat.
"Pendekatan keamanan juga penting untuk memastikan rasa aman warga Papua dari ancaman Kelompok Bersenjata (KKB)," kata dia.
Dengan mengedepankan upaya tersebut, dia yakin secara konflik yang ada di Papua perlahan akan menurun.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. nomor urut 3 pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
KPU menyelenggarakan debat pertama peserta Pilpres 2024 di Jakarta, Selasa (12/12) malam, dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Debat diikuti tiga pasangan calon, yakni nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.