Soroti Kasus KDRT dalam Keluarga Berisiko, Puan: Stop Kekerasan pada Anak!
Ketua DPR RI Puan Maharani berharap ada program-program dari Pemerintah yang dapat mencegah terjadinya KDRT.
Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada keluarga berisiko yang menjadikan anak sebagai korban kini semakin marak. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap ada program-program dari Pemerintah yang dapat mencegah terjadinya KDRT.
"Kekerasan terhadap anak adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian bersama. Harus ada upaya yang komprehensif untuk mengatasi kasus-kasus kekerasan pada anak yang setiap harinya semakin banyak ditemukan,” ujar Puan, Kamis (8/8/2024).
- KDRT Orangtua yang Disaksikan Anak Bisa Sebabkan Dampak Psikologis yang Tidak Bisa Dikesampingkan
- Benarkah Pelaku KDRT Bisa Memperbaiki Diri dan Berubah Lebih Baik? Ini Kata Psikolog
- Puan Maharani Imbau Masyarakat ‘Berani Bersuara’ Tentang KDRT
- Puan Maharani Tekankan Pentingnya Pendampingan Pemerintah dalam Mencegah Kasus KDRT
Puan prihatin atas kasus kekerasan yang menimpa seorang balita berusia 1 tahun hingga meninggal dunia akibat dibanting oleh ibu kandungnya sendiri pada 4 Agustus lalu. Serta, baru-baru ini ada pula seorang ayah kandung yang menyandera dan melilit anaknya yang masih berusia satu tahun hingga menyundut sang anak dengan rokok karena marah kepada istrinya.
Ia mengatakan, kedua kasus tersebut buntut dari ketidakstabilan emosi orang tua dalam menghadapi problematika rumah tangga. Negara dinilai memiliki peran dalam ketahanan keluarga di tengah masyarakat sehingga harus turun tangan mengatasi fenomena kekerasan pada anak oleh keluarganya.
“Anak-anak ini tidak bersalah, mengapa harus menjadi korban keegoisan orang dewasa yang seharusnya melindungi mereka. Anak adalah titipan Tuhan yang harus dijaga. Stop kekerasan pada anak!” tegas Puan.
Kekerasan pada anak yang dilakukan orang tua sendiri kerap terjadi di lingkungan keluarga berisiko. Keluarga berisiko merupakan situasi atau kondisi sebuah keluarga yang dapat mengancam kesehatan keluarga karena keadaan fisik, mental, maupun sosial ekonominya.
Maka hal ini menjadi PR Pemerintah dalam menghadapi keluarga berisiko. Mulai dari persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan mental masyarakat, pemerataan pembangunan, hingga keadilan untuk semua rakyat.
“Ini pekerjaan besar yang menjadi tanggung jawab bersama. Ketahanan keluarga masyarakat Indonesia harus bisa tercapai meski tantangannya cukup besar. Tentunya membutuhkan peran serta dari pemangku kebijakan. Kalau ketahanan keluarga tercapai, perlidungan terhadap anak pun juga terjamin,” pungkas Ibu dua anak itu.