Survei SMRC Dapati 47 Pendukung PKS Tolak Pembubaran HTI
Di sisi lain hanya 61 persen warga yang tidak puas dengan kinerja presiden menyatakan setuju dengan pembubaran HTI, sementara yang tidak setuju 27 persen.
Survei Nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkini menunjukkan warga yang mendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) cenderung menolak keputusan pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Ini menunjukkan yang tidak setuju dengan langkah pemerintah membubarkan HTI tahun lalu dapat diidentifikasi berdasarkan cluster tertentu," ujar Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad dalam konferensi pers daring pada Selasa (6/4).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Bagaimana besaran THR PNS Depok? Disebutkan, untuk besaran THR yakni penghasilan gaji 100 persen dari penghasilan satu bulan yang diterima pada bulan Maret.
-
Apa hukuman yang dijatuhkan kepada PSIS Semarang? Hukuman bertanding tanpa penonton dikeluarkan langsung oleh PSSI selaku induk sepak bola Indonesia. Berdasarkan surat dari PSSI, PSIS Semarang dianggap melanggar Kode Disiplin PSSI Tahun 2023 karena terjadi pengulangan kejadian yang sama yaitu keributan antara suporter PSIS Semarang dengan suporter klub tamu. Keributan itu menyebabkan adanya korban luka-luka dan hal itu diperkuat dengan bukti-bukti yang cukup untuk menegaskan terjadinya pelanggaran disiplin.
-
Kapan Prabowo Subianto menghadiri Upacara HUT Polri? Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto hadir dalam upacara HUT Polri ke-78, Senin kemarin.
-
Kapan THR PNS Depok dicairkan? Pemberian THR bagi ASN Depok direalisasikan pada Selasa (26/3). Pencairan dilakukan setelah adanya Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 15 tahun 2024 tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji 13.
-
Kapan PDRI dibentuk di Sumatera Barat? Mengutip situs esi.kemdikbud.go.id, pemerintah darurat ini berhasil berdiri pada 22 Desember 1948 di Halaban, sebuah daerah di Lima Puluh Kota.
Dilihat dari sisi partai yang didukung, kecenderungan terkuat untuk menolak pembubaran HTI datang dari warga yang memilih PKS (47 persen) dibanding pada pemilih partai lainnya.
Selain itu, terdapat pula perbedaan dalam hal penilaian mengenai pembubaran HTI atas dasar kepuasan terhadap kinerja presiden. Sekitar 86 persen warga yang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan mendukung pembubaran HTI, sementara yang tidak setuju hanya 8 persen. Di sisi lain hanya 61 persen warga yang tidak puas dengan kinerja presiden menyatakan setuju dengan pembubaran HTI, sementara yang tidak setuju 27 persen.
Survei SMRC ini menunjukkan bahwa secara nasional, dari keseluruhan warga yang tahu HTI telah dibubarkan, sekitar 79 persen menyatakan setuju dengan pembubaran HTI. Sementara yang tidak setuju 13 persen.
Saidiman menjelaskan survei dilakukan pada 28 Februari-8 Maret 2021. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah Berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Dari populasi itu dipilih secara random (multistage random sampling) 1.220 responden. Response rate atau responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 1.064 atau 87 persen.
"Sebanyak 1.064 responden ini yang dianalisis. Margin of error rata-rata dari survei dengan ukuran sampel tersebut sebesar kurang lebih 3,07 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling. Yang tak bisa diwawancarai sebagian besar mereka tidak ada di tempat, di luar rumah atau luar kota," jelasnya.
Kemudian, lanjutnya responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara acak sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check).
"Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti," katanya.
Reporter: Yopi Makdori
Sumber : Liputan6.com
Baca juga:
Eks HTI Dilarang Ikut Pemilu, Ini Penjelasan Komisi II DPR
Pernah Gabung HTI, Dosen Unpad Dicopot dari Jabatan Wakil Dekan Baru Dilantik
Pernah Jadi Pengurus HTI, Wakil Dekan FPIK Unpad Dicopot
CEK FAKTA: Hoaks Hampir Semua Ormas Islam Dibubarkan Saat Era Presiden Jokowi
Berkaca dari HTI, Akankah Gugatan FPI Jika Dilakukan ke PTUN Dikabulkan?
HTI dan FPI Berhenti di Era Jokowi