Syafi'i sebut ketimpangan sosial jadi kendala penguatan Pancasila

Syafi'i sebut ketimpangan sosial jadi kendala penguatan Pancasila. Syafi'i merasa berat merebut kepercayaan publik untuk memperkuat ideologi Pancasila.

Presiden Joko Widodo baru saja melantik sembilan pengarah dan ketua Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Salah satu pengarah UKP-PIP, Ahmad Syafi'i Ma'arif ditemui usai dilantik mengaku belum bisa berkomentar banyak rencana kerja ke depannya.

"Belum. Kita (pengarah dan ketua UKP-PIP) belum bertemu. Harus rapat dulu baru kita menentukan," kata Syafi'i di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/6).

Namun secara personal, Syafi'i merasa berat merebut kepercayaan publik untuk memperkuat ideologi Pancasila. Menurut dia, tantangan terbesar Pembinaan Pancasila adalah membumikan nilai luhur Pancasila terutama sila kelima yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

"Soalnya ketimpangan sosial kita tajam sekali. Ini yang menurut saya penting sekali untuk melawan radikalisme segala macam itu, ini dulu," sambung dia.

Syafi'i menyebut, pembentukan UKP-PIP ini bukan langkah pertama pemerintah memperkuat Pancasila. Di era kepemimpinan Soekarno, pemerintah sudah membentuk Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi (TUBAPI) namun tujuannya gagal terwujud. Kemudian di masa Orde Baru dibentuk Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) atau dikenal Eka Prasetya Pancakarsa akhirnya juga gagal terwujud.

"Ini yang ketiga ini. Ini harus berhasil. Kalau tidak berhasil menurut saya kasihan negara ini," tegasnya.

Syafi'i menilai, masalah terbesar pembinaan Pancasila terletak pada penerapan proklamasi. Di mana, sejak Indonesia merdeka pemerintah tidak menerapkan proklamasi dalam strategi pembangunan nasional.

Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah ini menambahkan, dirinya siap membantu pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla melalui UKP-PIP. Pengarah dan ketua UKP-PIP akan melakukan rapat rutin dan berkoordinasi dengan Presiden sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 31/M/2017 tentang pengangkatan pengarah dan ketua Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

"Kita membantu Presiden, memberi masukan kepada Presiden nanti," tutupnya.