Tanggung jawab uang negara, BPK gandeng Kemhan, BIN dan Lemsaneg

Forum tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan tugas konstitusional BPK

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan komitmen untuk menciptakan good governance serta sistem pengendalian internal yang memadai dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan), Badan Inteligen Nasional (BIN), dan Lemsaneg mengadakan kegiatan Forum Akuntabilitas Nasional Bidang Pertahanan.

"Sasaran pelaksanaan Forum ini adalah untuk meningkatkan transparansi pelaksanaan anggaran dan akuntabilitas dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan," ucap Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigjen Junan Eko Bintoro di Balai Samudra, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (28/4).

Junan mengungkapkan kegiatan ini diharapkan dapat mengoptimalkan tugas konstitusional BPK, yakni pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawaban keuangan Negara yang memberikan value dan umpan balik bagi perbaikan bisnis. "Proses ini demi meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan tanggung jawab anggaran," ungkapnya.

Lanjut Junan, hal lain yang dilakukan dalam forum Akuntabilitas Nasional Bidang Pertahanan ini memperbaiki kelemahan pada pengelolaan anggaran keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum efektif. "Perbaikan telah menunjukkan kemajuan yang signifikan namun masih ada kelemahan," tutupnya.