Tas Bansos Berlabel 'Bantuan Presiden' Simbol Reputasi Pemberian Pemerintah
Oleh sebab itu, Irwansyah mengatakan, mungkin tujuan pelabelan (tas pembungkus) bansos tersebut, untuk memperlihatkan adanya inventarisasi atau inventori dari paket yang dipersiapkan oleh pemerintah pusat.
Bantuan sosial (bansos) pemerintah pusat, melalui Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengakui penyaluran bansos berupa paket sembako untuk warga terdampak virus Corona (Covid-19) sempat tersendat. Hal itu dikarenakan harus menunggu tas pembungkus untuk mengemas paket sembako.
Keterlambatan itu, menurut Pengamat Komunikasi Universitas Indonesia (UI) Irwansyah menilai, karena proses komunikasi birokrasi prosedural dan formal.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Apa yang diserahkan oleh Presiden Jokowi di Banyuwangi? Total sertifikat tanah yang diserahkan mencapai 10.323 sertipikat dengan jumlah penerima sebanyak 8.633 kepala keluarga (KK).
-
Bagaimana cara membedakan Bansos milik Jokowi dengan Bansos Kemensos? Cara paling mudah mengetahui perbedaannya, Bansos milik Jokowi yakni pada tas kantong merah putih itu ada logo Istana Presiden RI. Sementara di versi Bansos Kemensos tertulis 'Bantuan Presiden Republik Indonesia Melalui Kementerian Sosial' namun tidak ada logo Istananya.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Siapa saja yang hadir mendampingi Presiden Jokowi di Banyuwangi? Hadir mendampingi Presiden, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono, dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Komunikasi birokrasi yang prosedural dan formal. Artinya membuat label dengan menggunakan dana pemerintah (APBN) tidak bisa dengan menggunakan perintah (instruksi) lisan tetapi harus menggunakan surat formal," ujar Irwansyah saat dihubungi merdeka.com, Kamis (30/4).
Seperti hal-nya, kata Irwansyah, proses koordinasi dan sinergi antar lembaga (biasa dilakukan dengan rapat-rapat) terkait dengan ide, perencanaan, eksekusi, dan penentuan yang membuat label.
"Maksudnya, seperti Perintah formal pembuatan label ke industri (pembuat label), kepastian yang diinginkan oleh industri (pembuat label) melalui kontrak (menggunakan tender atau penunjukan langsung)," jelasnya.
Oleh sebab itu, Irwansyah mengatakan, mungkin tujuan pelabelan (tas pembungkus) bansos tersebut, untuk memperlihatkan adanya inventarisasi atau inventori dari paket yang dipersiapkan oleh pemerintah pusat.
"Dari Komunikasi bisa sebagai bagian pertanggungjawaban pemerintah kepada pemeriksa internal dan eksternal. Label juga berfungsi untuk bagian dari simbolisasi representasi dan pencitraan atau reputasi pemberian pemerintah pusat," kata nya.
"Termasuk salah satunya, juga untuk menghindari 'manipulasi politik' yang menutupi pemberian dari yang sebenarnya, salah satunya seperti yang dilakukan oleh Bupati Klaten (yang ketahuan media dan publik)," sambungnya.
Bansos Pusat Terhambat Karena Tas Pembungkus
Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengakui penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako untuk warga terdampak virus Corona (Covid-19) sempat tersendat. Hal itu dikarenakan harus menunggu tas pembungkus untuk mengemas paket sembako.
Dia mengungkapkan, pembungkus itu belum tersedia karena produsen tas tersebut mengalami kesulitan import bahan baku. Sehingga, menyebabkan distribusi bansos terkendala meski paket sembako sudah tersedia.
"Awalnya iya (sempat tersendat) karena ternyata pemasok-pemasok sebelumnya kesulitan bahan baku yang harus import," katanya kepada wartawan, Rabu (29/4).
Tas untuk mengemas paket sembako itu berwarna merah putih dan bertuliskan 'Bantuan Presiden RI Bersama Lawan Covid-19'. Di tas itu juga terdapat logo Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Sosial serta cara-cara agar terhindar dari virus corona.
Politikus PDIP itu menegaskan, saat ini produksi tas kemasan tersebut sudah lancar. Dia mengaku telah mengajak perusahaan lain untuk membuat tas kemasan sehingga diharapkan distribusi paket sembako ke depannya tidak terganggu.
"Sekarang supply kantong sudah lancar. Dan sebagai info, (PT) Sritex kami ajak kerjasama tidak dari awal. Mereka baru supply kantong sejak hari Rabu lalu," terangnya.
(mdk/rhm)