Terapkan Digitisasi, Penatausahaan Keuangan Pemkab Banyuwangi Kini Paperless
"Kami sempurnakan dengan menambahkan modul baru di dalamnya berupa digitisasi ini. Semuanya harus paperless, sudah bukan zamannya ke mana-mana bawa dokumen setumpuk," kata Mujiono, Minggu (6/10/2019).
Penatausahaan dokumen keuangan Pemkab Banyuwangi kini dilakukan dengan menggunakan sistem digitisasi alias nonkertas (paperless), sehingga lebih efektif dan efisien.
Sekretaris Daerah Banyuwangi, Mujiono, mengatakan, sistem anyar ini merupakan peningkatan dari sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan (Simral) yang sudah ada sebelumnya.
-
Apa yang diserahkan oleh Presiden Jokowi di Banyuwangi? Total sertifikat tanah yang diserahkan mencapai 10.323 sertipikat dengan jumlah penerima sebanyak 8.633 kepala keluarga (KK).
-
Apa yang dibangun di Banyuwangi? Pabrik kereta api terbesar se-Asia Tenggara, PT Steadler INKA Indonesia (SII) di Banyuwangi mulai beroperasi.
-
Di mana Bandara Banyuwangi berlokasi? Bandara Banyuwangi menjadi bandara pertama di Indonesia yang berkonsep ramah lingkungan.
-
Bagaimana cara Banyuwangi memanfaatkan insentif tersebut? “Sesuai arahan Bapak Wakil Presiden, kami pergunakan insentif ini secara optimal untuk memperkuat program dan strategi penghapusan kemiskinan di daerah. Kami juga akan intensifkan sinergi dan kolaborasi antara pemkab dan dunia usaha. Dana ini juga akan kami optimalkan untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat,” kata Ipuk.
-
Kenapa Banyuwangi mendapatkan insentif lagi? Ini merupakan kali kedua mereka mendapatkan insentif karena dinilai sukses menekan laju inflasi serta mendongkrak kesejahteraan masyarakat.
-
Dimana insentif diserahkan kepada Banyuwangi? Insentif tersebut diserahkan langsung Menteri Keuangan, Sri Mulyani, kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, di Jakarta, Senin (6/11).
"Kami sempurnakan dengan menambahkan modul baru di dalamnya berupa digitisasi ini. Semuanya harus paperless, sudah bukan zamannya ke mana-mana bawa dokumen setumpuk," kata Mujiono, Minggu (6/10/2019).
Sistem ini berisi semua aspek penatausahaan keuangan yang dikombinasikan dengan sistem tanda tangan elektronik (tte). Dengan demikian, beberapa dokumen tidak perlu lagi tanda tangan basah.
©2019 humas kab banyuwangi
"ASN terkait bisa langsung memberikan tanda tangan di mana saja karena sistem ini terkoneksi dengan android di smartphone masing-masing orang. Jadi sekarang tidak ada alasan dokumen terhambat karena ASN-nya sedang tidak ada di tempat. Dokumen cukup disimpan di-file dan dapat diunduh jika diperlukan," terang dia.
Sistem paperless ini, lanjut dia, akan diterapkan di seluruh lingkungan Pemkab Banyuwangi. Dokumen keuangan dinas/badan yang dulunya menggunakan pola cetak manual, kini akan beralih menjadi serba elektronik.
"Dengan paperless, harapan kami pengelolaan keuangan akan semakin praktis. Pengajuan anggaran cukup dilakukan secara online, tidak perlu lagi membawa banyak dokumen fisik. Sehingga kerjanya lebih efisien, juga sekaligus meningkatkan transparansi," kata Mujiono.
Apa yang dilakuan Banyuwangi ini mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri, Bahri menyempatkan datang ke Banyuwangi untuk melihat lebih dekat pelaksanaannya.
"Ini inovasi yang luar biasa. Biasanya, proses pencairan dana itu prosesnya panjang dan butuh banyak dokumen. Namun, dengan sistem yang dikembangkan Banyuwangi ini sangat membantu untuk penghematan anggaran. Problem tumpukan berkas bisa terjawab dengan sistem ini. Pencarian dokumen juga bisa dilakukan dengan cepat. Banyuwangi memang tidak pernah berhenti inovasi," kata Bahri.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi, Samsudin, menambahkan peralihan dari sistem manual menuju paperless ini akan membuat penatausahaan keuangan semakin efektif dan efisien.
Selain prosesnya yang dapat menyingkat waktu, dari sisi anggaran sistem ini dapat menghemat biaya belanja cetak dan penggandaan dokumen. Begitu halnya dengan ruang penyimpanan dokumen dan arsip yang tentunya secara bertahap juga tidak diperlukan lagi.
"Yang paling penting, keamanan dan kerahasiaan dokumen juga bakal lebih terjamin. Ini bisa menjadi penguatan pengendalian internal di tiap-tiap organisasi perangkat daerah," pungkas Samsudin.
Baca juga:
Tabuhan Hadrah Meriahkan Festival Kuntulan Caruk Banyuwangi
Pekan Depan, Ribuan Penari Gandrung Sewu Meriahkan Pagelaran Seni Kolosal
Kementerian Perindustrian Latih Santri Banyuwangi Berbisnis Roti
Kemenperin Dorong Pertumbuhan IKM di Pondok Pesantren Banyuwangi
Banyuwangi Latih ASN Jadi Humas Daerah