Tiga Polres dapat WBK, Menpan RB nilai Polri alami peningkatan
Menurut dia, predikat WBK itu telah didapatkan oleh Polri karena berkat beberapa Polres yang mendapatkan WBK yang telah menjadi ujung tombak bagi Polri, hampir di setiap pelayanan publik. Dan nantinya diperkirakan ada 12 Polres mendapatkan predikat di tahun 2018 berdasarkan hasil dari penilaian pada 2017.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur mengatakan bahwa saat ini Polri mengalami peningkatan sejak tahun 2017. Pasalnya, Polri mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang diterima oleh beberapa Polres di beberapa wilayah.
"Sebelum 2017 Polri enggak ada WBK Polresnya. Nah kalau 2017 ada 3 Polres dapat predikat WBK. Nah 2018 hasil evaluasi kita ada 12 Polres WBK, ini semua kita nilai bukan hanya penilaian internal, tapi juga berdasarkan hasil survei dan termasuk kepuasan pelayanan publik," kata Asman usai menghadiri acara Rapim Polri di Aula PTIK/STIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (24/1).
-
Bagaimana tanggapan Polri terkait kasus Aiman Witjaksono? "Nanti kita konfirmasi dengan Polda Metro, yang jelas bahwa setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan, sehingga prosedur hukum juga berjalan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Bareskrim Polri, Selasa (5/12).
-
Kapan M. Hasan menjabat sebagai Kapolri? Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Mohamad Hasan adalah seorang Kepala Kepolisian Republik Indonesia di era Orde Baru (1971-1974) dan pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Malaysia dari tahun 1974 hingga 1978.
-
Mengapa Ahmad Sahroni meminta Polri untuk bekerja sama dengan Dukcapil Kemendagri? Lebih lanjut, Sahroni pun turut meminta pihak Polri bekerja sama dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperketat keamanan dan akses penggunaan data tersebut. Dirinya khawatir, di era digital seperti ini, sistem single data justru bisa dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk kejahatan.
-
Kapan wisuda anggota Polri di Turki? Acara tersebut diselenggarakan pada 26 Juli 2023 waktu setempat.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Siapa yang melaporkan Dewan Pengawas KPK ke Mabes Polri? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara perihal Nurul Ghufron yang melaporkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan pencemaran nama baik.
Menurut dia, predikat WBK itu telah didapatkan oleh Polri karena berkat beberapa Polres yang mendapatkan WBK yang telah menjadi ujung tombak bagi Polri, hampir di setiap pelayanan publik. Dan nantinya diperkirakan ada 12 Polres mendapatkan predikat di tahun 2018 berdasarkan hasil dari penilaian pada 2017.
"Kembali saya memberikan apresiasi bahwa terjadi perubahan yang luar biasa di Polri khususnya Polres-Polres yang selama ini mungkin menjadi ujung tombaknya Polri, nah baik itu bidang pelayanan publiknya maupun sistem kinerjanya yang berbasiskan kinerja," ujarnya.
Dengan meraih predikat WBK, lanjut Asman, agar Polri tetap melakukan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Karena itu yang menunjang baik atau berhasilnya kinerja Polri.
"Jadi semua komponen itu akan menunjang penilaian WBK atau WBBM (Wilayah Birokrasi Bebas Melayani) bersih melayani, itu pertama yang berarti kinerja baik," tandasnya.
Sebelumnya, Tiga Polres di wilayah hukum Polda Jawa Timur telah mendapatkan predikat penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2017. Predikat itu diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Predikat WBK dan WBBM itu diberikan kepada tiga Polres yakni Polres Sidoarjo, Polres Gresik dan juga Polres Jember. Ketiga Polres ini juga sebelumnya pernah mendapatkan predikat yang sama pada tahun 2016 lalu.
"Saya bocorkan tiga polres pertama, Polres Gresik, Polres Sidoarjo dan Polres Jember. Ini hasil perjuangan yang dilakukan, saya berharap dipertahankan, karena tidak mudah untuk mempertahankan," kata Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Muhammad Yusuf Ateh di Sespimma Kalemdiklat Polri,Jakarta Selatan, Selasa (5/12/2017).
(mdk/rzk)