TNI dan BNPP Periksa Kondisi Patok Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalbar
Tim gabungan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) bersama dengan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI), melakukan survei patok batas negara dan sarana prasarana.
Tim gabungan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) bersama dengan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI), melakukan survei patok batas negara dan sarana prasarana.
Kali ini dilakukan di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sintang. Kalimantan Barat (Kalbar). Wilayah ini merupakan daerah pertahanan Kodam XII/Tanjungpura.
-
Apa yang dicapai oleh Pemprov Kaltim dalam kinerja pembangunan daerah? Capaian kinerja pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan hasil yang positif. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kaltim, Yusliando menuturkan, kinerja pelaksanaan pembangunan daerah sesuai denganRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 - 2023 berjalan cukup baik.
-
Kapan Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) dibentuk? Dilansir dari kanal YouTube Bimo K.A, Daerah Istimewa Kalimantan Barat terbentuk pada tahun 1946.
-
Kapan Brantas Abipraya memulai pembangunan SPAM Regional Mebidang? Instalasi Pengolahan Air (IPA) Minum beserta JDU ini dilaksanakan secara bertahap oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Utara mulai 2018 hingga 2023.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Kapan Pemprov Kaltim mencapai target pembangunan daerah? Capaian kinerja pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan hasil yang positif. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kaltim, Yusliando menuturkan, kinerja pelaksanaan pembangunan daerah sesuai denganRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 - 2023 berjalan cukup baik.
-
Siapa saja yang berpartisipasi dalam KKIN Regional Wilayah Barat 1? KKIN Regional wilayah Barat 1 diikuti oleh 140 kompetitor (peserta kompetisi) dari 14 bidang keahlian yang berasal dari BBPVP Medan, BPVP Aceh, BPVP Padang, dan BPVP Belitung, yang semuanya melibatkan BLK UPTD, BLK Komunitas, LPK binaan, serta Dunia Usaha dan Dunia Industri.
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Robert Simbolon menuturkan, kegiatan survei di Kodam XII/Tanjungpura tersebut dilakukan guna mengetahui kondisi riil pilar/patok batas negara dan sarpras pendukung fungsi pertahanan dan keamanan di perbatasan, khususnya pos pamtas dan perangkat pendukungnya seperti kendaraan roda dua dan roda empat, alat komunikasi, Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP), Jalur Administrasi (JA), helly pad, air strip dan BTS.
Nantinya, hasil survei yang berlangsung sejak 12 hingga 19 Oktober 2022 itu akan digunakan sebagai bahan perumusan rekomendasi kebijakan dan program oleh BNPP kepada Kementerian atau Lembaga anggota BNPP, serta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang mempunyai daerah perbatasan negara.
"Sebagaimana telah dilakukan atas hasil survei tahun 2020 dan 2021, hasil survei atau identifikasi ini akan dijadikan bahan perumusan rekomendasi kebijakan dan program oleh BNPP kepada Bapak Menhan dan Bapak Panglima TNI, sekaligus sebagai bahan koordinasi program dan kegiatan dengan K/L terkait lain, seperti Kemen PPN/Bappenas, Kemen PUPR, Kemenhub, Kemen Kominfo, Pemprov dan Pemkab," ujar Robert, Kamis (13/10).
Selain itu, hasil survei pun akan digunakan sebagai bahan penghitungan indeks pengelolaan kawasan perbatasan (IPKP), khususnya untuk bidang pertahanan dan keamanan, baik IPKP Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) maupun IPKP Lokasi Prioritas (Lokpri).
Seperti yang diketahui sebelumnya, pemerintah juga telah melakukan survei tersebut di daerah pertahanan Kodam IX/Udayana di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan daerah perbatasan RI-Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Dan juga di daerah pertahanan Kodam XVII/Cendrawasih di Provinsi Papua yang merupakan daerah perbatasan RI-Papua New Guinea (PNG) pada tahun 2021 yang lalu.
Reporter: Putri Oktafiana
Baca juga:
Jokowi ke Prajurit TNI di Perbatasan: Tunjangan Cukup?
Potret Perbatasan RI-Papua Nugini yang Jadi Destinasi Wisata, Pemandangannya Cantik
Gubernur NTT dan Presiden Timor Leste Bahas Realisasi Zona Perdagangan Bebas
Bertemu Presiden Timor-Leste, Jokowi Tekankan Penyelesaian Batas Darat di 3 Wilayah
Barang Dalam Negeri Mahal, Warga Perbatasan Belanja dari Malaysia
Fakta Miris Fasilitas Kesehatan Perbatasan Indonesia Malaysia