TNI Gugur Ditembak KKB, DPR Dorong Evaluasi Total Kebijakan Keamanan di Papua
Komisi I berpandangan perlu peta besar solusi gangguan keamanan Papua. Fokus Presiden Joko Widodo pada pendekatan pembangunan ekonomi belum memberikan penekanan pada aspek gangguan keamanan.
Seorang prajurit TNI Pratu Miftahul Arifin meninggal dunia ketika baku tembak melawan kelompok kriminal bersenjata di Nduga, Papua. Miftahul gugur dalam proses pencarian pilot Susi Air Capt Philips Mark Merthens.
Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mendorong evaluasi menyeluruh kebijakan keamanan Papua. Menurutnya, kebijakan pemerintah saat ini tidak bisa menyelesaikan masalah keamanan di bumi Cendrawasih.
-
Kenapa prajurit TNI menganiaya anggota KKB? Penyiksaan itu dilakukan prajurit TNI diduga kesal atas sikap Denius Kogoya yang ingin menebar teror membakar puskesmas kala itu.
-
Di mana TNI dibentuk? Dahulu TNI dibentuk dan dikembangkan dari sebuah organisasi bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR).
-
Kapan HUT Korps Marinir TNI AL diperingati? Setiap tanggal 15 November diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Korps Marinir TNI AL.
-
Apa yang dilakukan prajurit TNI kepada anggota KKB? Peristiwa penyiksaan yang dilakukan sejumlah prajurit TNI terhadap seorang warga Papua diduga merupakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) viral di media sosial.
-
Siapa yang kagum dengan kekuatan TNI? Gamal Abdul Nasser Adalah Sahabat Dekat Presiden Sukarno Keduanya menjadi pelopor gerakan Non Blok. Karena dekat, Nasser bicara terus terang pada Presiden Sukarno.
-
Di mana terjadi baku tembak antara TNI-Polri dan KKB di Intan Jaya? Rentetan kontak senjata antara TNI-Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua terjadi di Kabupaten Intan Jaya sejak Minggu (21/1) hingga Selasa (23/1).
"Kesempatan ini sebaiknya menjadi momentum evaluasi secara menyeluruh kebijakan keamanan di Papua. Perlu ada kebijakan jelas dari Pemerintah Pusat karena faktanya eskalasi gangguan keamanan di Papua tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara-cara biasa seperti yang dilakukan selama ini," ujarnya kepada wartawan, dikutip Selasa (18/4).
"Pertanyaannya apakah kebijakan itu sudah dirumuskan pemerintah? Atau mungkin ada tapi bersifat parsial dalam skala kecil untuk merespon kasus demi kasus saja?" imbuhnya.
Komisi I berpandangan perlu peta besar solusi gangguan keamanan Papua. Fokus Presiden Joko Widodo pada pendekatan pembangunan ekonomi belum memberikan penekanan pada aspek gangguan keamanan.
"Kami berpendapat peta besar solusi gangguan keamanan di Papua harus segera dirumuskan. Beberapa kali Presiden ke Papua dan berfokus pada pendekatan pembangunan (ekonomi) tapi kurang memberi penekanan pada aspek gangguan keamanan," ujar Christina.
Politikus Golkar ini mengingatkan jangan sampai ada lagi prajurit sampai warga yang jatuh menjadi korban.
"Kita tidak ingin ada prajurit lagi yang gugur dan jangan lagi jatuh lebih banyak korban warga sipil," sambungnya.
Menurut Christina Perpres Pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme perlu segera diundangkan. Karena posisi TNI di Papua hanya mendukung operasi penegakan hukum Polri. Sementara pemerintah trlah menyebut KKB sebagai kelompok teroris sejak 29 April 2021.
"Sehingga jelas peran seperti apa yang bisa dilakukan TNI. Kami membaca prajurit sering mengalami dilema ketika dikaitkan dengan HAM padahal situasi di Papua saat ini bisa disebut dalam kondisi perang. Personil TNI dan Polri menjadi korban, warga sipil menjadi korban. Sampai kapan ini mau dibiarkan? Kami menunggu keseriusan Pemerintah," pungkasnya.
(mdk/ray)