Toilet Rp 134 Juta Per Unit di 18 SD Kota Serang, Belum Termasuk Biaya Sanitasi Air
Kabid SD pada Dindikbud Kota Serang, Raden Rahmat Saleh, mengatakan bahwa anggaran sebesar Rp134 juta merupakan anggaran yang telah ditetapkan, dan sumber anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Pembangunan toilet seharga Rp134 juta per unit di 18 Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kota Serang, ternyata dengan biaya sebesar itu belum disertai dengan fasilitas sanitasi air.
Kabid SD pada Dindikbud Kota Serang, Raden Rahmat Saleh, mengatakan bahwa anggaran sebesar Rp134 juta merupakan anggaran yang telah ditetapkan, dan sumber anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
-
Kenapa ucapan kelulusan sekolah dianggap penting? Ucapan tersebut juga menjadi penyemangat untuk membantu mereka ketika mereka memulai tahap kehidupan selanjutnya.
-
Apa yang dilakukan dosen muda ini di kelas? Sebelum masuk ke kelas, dosen muda bernama Akbar ini memang sudah berkenalan dengan mahasiswanya yang masih baru. Saat masuk ke kelas, mahasiswanya pun bertanya apakah ia kakak tingkat.
-
Apa yang dilakukan kepala sekolah SDN 1 Cibeureum terkait dugaan pungli? Dalam unggahan di Instagram Bima Arya, Nopi Yeni mengakui jika dirinya menerima pungli dari wali murid yang menginginkan anaknya bersekolah di sana saat PPDB ditutup.
-
Apa yang dilarang oleh Ganjar Pranowo di sekolah? Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tegaskan "Iya tinggal beberapa, yang biasanya punya problem (menahan ijazah), suruh kirim ke kami, dan nanti kalau ada kami urus. Apakah itu negeri atau swasta," tegas Ganjar Pranowo saat menghadiri Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Jateng di GOR Tri Sanja, Slawi, Kabupaten Tegal, Rabu (26/7/2023).
-
Siapa yang tampil di panggung acara sekolah? Kedua putri mereka, Megu dan Mishka, tampil memukau di panggung acara sekolah.
-
Apa bentuk kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan? KPAI menilai segala bentuk kekerasan anak pada satuan pendidikan mengakibatkan kesakitan fisik/psikis, trauma berkepanjangan, hingga kematian. Bahkan lebih ekstrem, anak memilih mengakhiri hidupnya.
"Anggaran Rp134 juta itu sudah dikunci di aplikasi Krisna (aplikasi pengelolaan DAK milik Kemenkeu dan Kemendikbud). Jadi kami tidak bisa menambah dan mengurangi. Kecuali APBD, karena APBD itu fleksibel," ujarnya.
Rahmat mengatakan, dari anggaran Rp134 juta, masih belum cukup untuk membangun satu unit toilet beserta fasilitas penunjangnya.
"DED itu dari tahun 2020. Dari situ dihitung oleh konsultan, dengan angka Rp134 juta itu tidak cukup untuk membuat sanitasi air. Jadi cukup hanya untuk membangun bentuk fisiknya saja," katanya.
Saat menanggapi adanya kritikan kualitas bangunan toilet tersebut, Rahmat mengaku bahwa pihaknya telah mengantisipasi adanya keteledoran dari pihak pelaksana pembangunan, dengan menekan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak (SPPJM).
"Saya sudah keliling dan sudah saya tegur. Lalu nanti juga kan ada yang namanya pemeriksaan dari APIP, baik itu dari Inspektorat maupun dari BPK, ternyata ada temuan dan harus dikembalikan. Makanya saya tekan SPPJM dengan direktur masing-masing, harus siap untuk bertanggungjawab," jelasnya.
(mdk/ded)