Tolak RKUHP, sejumlah waria ikut demo di depan Gedung DPR
"Yang penting kita nolak lah," kata seorang waria yang enggan disebutkan namanya.
Massa yang mengatasnamakan aliansi koalisi masyarakat sipil tolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) melakukan aksi di depan Gerbang DPR/MPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (12/2). Mereka menilai, RKUHP mengekang prinsip demokrasi.
Dalam orasinya, massa menolak DPR mengesahkan RKUHP yang bersifat menjajah. Mereka menilai RKUHP tak berpihak pada kelompok marjinal. Utamanya terhadap perempuan, Anak, ODHA (penderita HIV/Aids), dan kelompok minoritas yang contohnya agama, kepercayaan, gender dan identitas berbeda.
-
Apa yang diharapkan dari Kaukus Air di DPR RI? Putu berharap, kaukus yang diprakarsai oleh para anggota dewan di periode ini bisa terus memperjuangkan isu-isu terkait air. Ia menegaskan bahwa komitmen dan kepedulian pada kelangsungan air bersih tak sekadar hadir pada momentum World Water Forum (WWF) alias Forum Air Sedunia ke-10 yang akan digelar nanti.
-
Di mana Khayru Kuliah? Saat ini, Khayru sedang menempuh pendidikan di Monash University Australia.
-
Apa tujuan utama dibentuknya Kaukus Air di DPR RI? Keinginan itu mengacu untuk menyelesaikan permasalahan air di Indonesia dan dunia. Sebagai langkah awal upaya nyata parlemen untuk ikut andil dalam mengatasi permasalahan air di Indonesia dan di dunia Internasional, DPR RI membentuk Kaukus Air DPR RI atau 'DPR RI Water Caucus'.
-
Kapan HUT RI ke-79 diperingati? Menjelang HUT RI ke-79 pada tahun 2024, logo dan tema yang dipilih memiliki makna mendalam yang menggambarkan esensi perjuangan dan aspirasi bangsa Indonesia di era kontemporer.
-
Kapan URIPS resmi mulai beredar di Provinsi Sumatra? Dengan beragam negosiasi, akhirnya Provinsi Sumatra Utara mencetak uang kertas sendiri dengan nama URIPS (Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera) yang diberlakukan pada tanggal 8 April 1947.
-
Apa yang menjadi tugas utama KRI Dewaruci? KRI Dewaruci merupakan kapal pelatihan bagi taruna/kadet Akademi Angkatan Laut (AAL) TNI AL.
"Rancangan KUHP akan membunuh demokrasi dan mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat," ucap orator aksi perwakilan dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining yang diamini aliansi massa.
Lanjut dia, RKUHP akan mengancam program pemerintah untuk mensejahterahkan rakyat, utamanya dalam isu-isu sosial, pendidikan dan kesejahteraan.
"Tolak pengesahan rancangan KUHP saat ini," sambung massa aksi.
Sejumlah kelompok waria juga turun dalam aksi tersebut. Mereka lantang menolak salah satu RKUHP karena merasa terdiskriminasi dan tak memihak kepada rakyat.
Salah satu RUU KUHP mengenai LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) tengah menjadi pembahasan di DPR. Panitia Kerja (Panja) RUU KUHP tengah menggodok pembahasan perluasan tindak pidana perzinaan dan pemerkosaan dalam Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP).
"Yang dateng kesini pasti tidak setuju, apalagi yang mau disahin itu perluasan zinah ya, dan kita sangat rentan (dikriminalisasi) karena temen temen banyak yang jadi pekerja seks. Yang penting kita nolak lah," ucap salah seorang perwakilan waria yang tak mau disebutkan namanya.
Aksi ini dilakukan sejak pukul 15.00 WIB tadi. Selama berorasi, tak ada penjagaan personel polisi dan pengamanan khusus. Mereka bubar menjelang maghrib dengan tertib.
Baca juga:
PPP ingin hukuman bagi penghina presiden di bawah lima tahun
Tim perumus tegaskan pasal penghinaan presiden di RKUHP beda dengan yang dulu
Anggota Panja RKUHP sebut pasal penghinaan presiden tidak berasas diktator
Fahri sebut jika Pasal Penghinaan Presiden hidup, Jokowi seperti penjajah
JK setuju penghinaan presiden diatur di RKUHP, asal jangan jadi pasal karet