Transparansi anggaran, KPK ingin DKI Jakarta jadi contoh

Transparansi anggaran, KPK ingin DKI Jakarta jadi contoh. Dalam pemberantasan korupsi, hal terpenting ialah transparansi. Dimana masyarakat bisa bebas mengakases penggunaan APBD sehingga mereka bisa mengetahui kemana saja pajak yang mereka bayarkan dibelanjakan.

KPK menginginkan agar Pemprov DKI Jakarta menjadi contoh atau role model bagi seluruh daerah di Indonesia dalam hal transparansi pengelolaan anggaran. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi di Balai Kota, Rabu (4/10).

"DKI Jakarta harus jadi role model atau contoh yang baik untuk seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini," jelasnya.

Dalam pemberantasan korupsi, hal terpenting ialah transparansi. Dimana masyarakat bisa bebas mengakases penggunaan APBD sehingga mereka bisa mengetahui kemana saja pajak yang mereka bayarkan dibelanjakan.

"Tidak ada kata-kata pemberantasan korupsi kalau tidak dilakukan dengan transparan," tegasnya. Dengan adanya transparansi ini maka masyarakat juga bisa ikut mengontrol pemerintah.

"Anggaran dan dana ini seharusnya semua masyarakat mengetahui untuk apa sih dimanfaatkan. Ada enggak sesuatu yang dilakukan atau yang diambil untuk pribadi-pribadi," kata Basaria.

Pengelolaan keuangan daerah secara transparan ini bisa dilakukan dengan membuat sistem atau aplikasi elektronik baik dalam hal anggaran (e-budgeting) maupun perencanaan (e-planning).

"E-budgeting, e-planning harus terintegrasi sehingga masyarakat atau kita sendiri bisa melihat, mengevaluasi ada hal yang menyimpang atau enggak, yang berubah dari sesuatu yang kita rencanakan," jelasnya.

Baca juga:
Anggaran fantastis DPRD DKI
Wakili Jokowi dan Ahok, Djarot ucapkan terima kasih saat teken APBD-P
Teken APBD-P DKI 2017, Djarot tolak permintaan DPRD
Hilangnya anggaran pengadaan lahan RPTRA jelang akhir masa jabatan Djarot
Kado Djarot jelang lengser buat Anies-Sandi