Tukang tusuk sate ditahan Polri, apa kabar kasus Obor Rakyat?

Polri ngaku mulai usut kasus penghinaan Jokowi usai pilpres

Dirtipideksus Mabes Polri Brigjen Pol Kamil Razak mengatakan bahwa kasus penghinaan melalui editan gambar Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang seronok melalui Facebook sudah dilaporkan oleh kuasa hukum tim kampanye Jokowi-Jusuf Kalla (JK), Hendry Yosodiningrat sejak tanggal 27 Juli 2014. Namun, polisi baru bisa memproses setelah pilpres selesai.

"Hendri Yosodiningrat kuasa hukum Jokowi melaporkan ini pada tanggal 27 Juli 2014 dengan laporan pornografi, penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial," kata Kamil dalam siaran persnya di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/10).

Kamil menambahkan, saat itu sedang berlangsung kampanye sehingga pemeriksaan baru bisa dilakukan pada bulan Agustus lalu. Pada pemeriksaan awal, pihak Polri langsung meminta keterangan dari pihak pelapor yakni Hendry dan dilanjutkan dengan pemeriksaan pihak-pihak terkait lainnya.

"Karena saat itu lagi kampanye, baru bisa memeriksa Hendry bulan Agustus. Sementara Pak Jokowi diperiksa pada 10 Oktober. Berdasarkan keterangan saksi dan bukti, cyber crime langsung melakukan lidik," ungkapnya.

Lebih lanjut Kamil menuturkan, usai mendapatkan hasil dari kronologi kejadian, Polri pun langsung bergerak menangkap Muhammad Arsad (MA).

"Dari kronologi kejadian yang buat akun Facebook dengan nama akun Arsyad Assegaf (anti Jokowi) itu MA ditangkap Kamis (23/10) di Jalan H Jum Kampung Rambutan Jakarta Timur," tandasnya.

Polri ngaku sudah periksa Jokowi soal Obor Rakyat

Penyidik Badan Reserse Kriminal Umum Mabes Polri mengaku sudah meminta keterangan Presiden Joko Widodo dalam kasus Tabloid Obor Rakyat. Permintaan keterangan Jokowi ini sebagai upaya untuk mengusut tuntas pelaku utama penerbitan tabloid yang berisi berita kampanye hitam tentang presiden terpilih itu pada musim kampanye lalu.

"Sudah dimintai keterangan pada tanggal 17 Oktober 2014," kata Direktur Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Herry Prastowo, di kantornya, Jakarta, Kamis (30/10).

Herry mengatakan, saat ini semua berkas keterangan presiden terpilih itu sudah diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Berkas itu merupakan kali kedua yang diserahkan ke Kejaksaan setelah polisi menetapkan dua tersangka penggagas Tabloid Obor Rakyat, Setiyardi Budiono dan Darmawan Sepriyossa pada 3 Juli kemarin.

"Berkas sudah dikirim ke jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung. Pada tanggal 27 Oktober," katanya.

Pengusutan kasus Tabloid Obor Rakyat dianggap terkendala lantaran kepolisian belum meminta keterangan kepada Jokowi. Dengan semua berkas sudah lengkap, jaksa tinggal menyusun surat dakwaan.

Polri bantah cari muka ke Jokowi

Polri membantah jika dianggap cari muka terkait penangkapan seorang tukang tusuk sate yang mengunggah gambar telanjang hasil editan berwajah Jokowi. Polri mengaku kasus yang berkaitan dengan UU ITE dan Pornografi lainnya pun tengah diproses.

"Bukan ini saja, ada tiga kasus lain yang kami tangani WN Nigeria, WNI lakukan pemerasan terhadap penyebaran foto bugil. Nanti dirilis tidak ada perbedaan tinggal waktu dan laporan yang diterima polisi," ujar Dirtipideksus, Brigjend Polisi Kamil Razak di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/10).

Kamil berdalih bukan tanpa sebab, tersangka Muhammad Arsad (MA) ditangkap. Dia menyebut MA sudah melanggar UU ITE dan Pornografi. "MA ditangkap karena dia memuat, menyebarkan dan memperbanyak gambar pornografi," ungkapnya.

Senada dengan Kamil, Kabiro Penmas Div Humas Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar pun menampik Polri melakukan pencitraan terkait penangkapan MA.

Pasalnya, meme-meme yang sering terjadi di dunia maya bukan saja terjadi kali ini. Melainkan, tokoh-tokoh yang lain pun pernah menjadi korban dari meme-meme yang dibuat pengguna media sosial tapi tidak diproses oleh pihak Polri.

"Memang itu dalam konteks diskriminasi itu sesuatu yang mengandung unsur pornografi sangat tidak pantas dilakukan warga Indonesia. Ini bentuk pembelajaran hukum kepada warga Indonesia," ujar Boy.

Terkait citra Polri akan buruk di mata masyarakat atas penangkapan yang dilakukan hanya kepada rakyat kecil, Boy mengacuhkan hal tersebut. Dia menilai ini langkah penegakan hukum yang dilakukan pihak Polri.

"Yah enggak apa-apa, semuanya kan dalam langkah penegakan hukum bukan masalah supaya dibilang gimana-gimana. Semua konteksnya ada kewajiban untuk menuntaskan pelanggaran hukum," cetus Boy.

IPW nilai polisi tangkap tukang tusuk sate permalukan Jokowi

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai tindakan polisi menangkap tukang tusuk sate itu bisa mempermalukan Presiden Jokowi. Padahal, lanjut Neta, dua tersangka Obor Rakyat yang juga dituduh menghina Jokowi hingga kini belum ditahan.

"Sikap elite Polri yang diskriminatif ini hanya akan mempermalukan Jokowi sebagai korban dan sebagai presiden. Publik bisa menuding bahwa Jokowi lah di balik semua ini, yang memerintahkan penangkapan terhadap MA," ujar Neta dalam rilis yang diterima merdeka.com, Kamis (30/10).

Neta menjelaskan, Jokowi harus segera turun tangan dan memerintahkan petinggi Polri menuntaskan kasus Obor Rakyat. Dengan cara memeriksa semua pihak yang terlibat, terutama pihak yang membiayai tabloid tersebut.

"Sesungguhnya elite Polri sudah mempermalukan dirinya sendiri maupun institusinya, elite Polri sudah memperburuk citra institusinya di hadapan khalayak luas. Kasus Obor Rakyat lebih berat ketimbang kasus MA karena menyebarkan isu SARA, memecah belah umat, menyudutkan Jokowi, dan menyebar kebencian," jelas Neta.

IPW nilai Polri tebang pilih usut kasus pilpres Jokowi

Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengkritik langkah polisi menangkap Muhammad Arsad (23) karena dituding melakukan penghinaan terhadap Joko Widodo (Jokowi). Tukang tusuk sate itu mengunggah meme Jokowi melalui akun Facebooknya saat musim Pilpres lalu.

"Dalam penangkapan ini Polri bersikap aneh dan diskriminatif. Jika yang melakukan penghinaan rakyat kecil, Polri bekerja cepat dan segera melakukan penangkapan. Giliran yang melakukan penghinaan orang kuat dan berpengaruh, Polri berputar-putar serta tidak segera melakukan penangkapan," kata Neta dalam rilisnya, Rabu (29/10).

Lalu Neta membandingkan dengan kasus Obor Rakyat yang sampai sekarang dua tersangkanya belum ditangkap. Muncul dugaan jika penghinaan melalui media massa itu didalangi oleh lawan politik Jokowi di Pilpres.

"Kasus penangkapan tukang tusuk sate yang dituduh menghina Jokowi menunjukkan Polri sangat berani dengan orang kecil dan tidak punya pengaruh, sebaliknya polisi sangat takut dengan orang kuat yang punya pengaruh," tegasnya.

Untuk itu Neta berharap, polisi dapat segera menangkap tersangka-tersangka yang tersandung kasus hukum lebih besar. Dia khawatir kasus ini akan membuat citra polisi semakin buruk di masyarakat.

"Polri juga segera menangkap dan menahan dua tersangka kasus Obor Rakyat serta memburu tersangka lainnya, terutama yang membiayai tabloid yang dituduh sudah menghina Jokowi," tandasnya.