Umumkan nilai kementerian, Menteri Yuddy disindir terlalu kreatif

Menurut Pramono, Presiden Jokowi tidak memerintahkan Menteri Yuddy untuk mengumumkan penilaian kementerian ke publik.

Istana kembali gaduh karena antar menteri tak bersinergi dengan baik. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menuding Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi sedang menunjukkan kreativitasnya. Sebab, kata Pramono, Presiden Jokowi tidak memerintahkan Menteri Yuddy untuk mengumumkan penilaian kementerian ke publik.

"Tadi saya berkonsultasi secara langsung kepada Presiden mengenai hal ini bahwa memang Menteri PAN RB pernah menyampaikan walaupun tidak secara menyeluruh diketahui oleh anggota kabinet dan juga mungkin menyampaikan kepada wapres. Tapi tidak pernah ada perintah atau instruksi Presiden untuk menyampaikan kepada publik," kata Pramono di Istana, Jakarta, Selasa (5/1).

Bekas Sekjen PDIP itu menegaskan, Presiden Jokowi tidak memerintahkan Menteri Yuddy untuk mengumumkan penilaian kementerian ke publik. Pramono menuding dan menyindir Yuddy sedang menunjukkan kreativitasnya.

"Jadi ini bentuk dari kreativitas dari Pak Menteri Yuddy, Professor Yuddy untuk menyampaikan kepada publik. Seyogyanya tidak disampaikan kepada publik. Karena evaluasi itu dimiliki sepenuhnya oleh presiden dan wapres, sehingga kalau ada evaluasi terhadap kementerian/kelembagaan, maka harus dilaporkan kepada presiden dan wapres," jelas Pramono.

Diumumkannya penilaian kementerian atau instansi yang dilakukan Menteri Yuddy Chrisnandi waktunya bersamaan dengan menguatnya wacana reshuffle kabinet jilid dua. Pramono mengaku bila dirinya langsung berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo mengenai soal tersebut.

Pramono menambahkan, dalam tugas yang diatur dalam Perpres nomor 24,25,26, yang memberikan masukan dan evaluasi kepada kelembagaan/kementerian adalah KSP, Setkab dan Setneg. Sesuai dengan fungsi dan bidang tugas masing-masing untuk melaporkan kepada Presiden.

"Dengan demikian, apa yang sudah disampaikan kepada publik tentunya tidak menjadi referensi utama bagi presiden. Karena masukan presiden sudah ada mekanismenya dan aturan mainnya," tegas Pramono.

"Kalau KSP memberikan masukan kepada presiden sesuai dengan monitoring evaluasi yang dimiliki oleh KSP, maka biasanya sama sekali tidak diumumkan kepada publik. Dan ini karena sudah diumumkan kepada publik dan harapannya semua kembali kepada bidang tugas masing-masing. Karena memang Kementerian MenPAN RB bukan untuk mengumumkan kepada publik," tandasnya.

Baca juga:
Kejagung minim prestasi banyak bikin gaduh, DPR wacanakan Pansus
NasDem sebut penilaian Menteri Yuddy politis, waktunya tak tepat
PPP kubu Romi sebut Menteri Yuddy buat gaduh parpol pendukung Jokowi
Menteri Yuddy sebut penilaian kementerian bukan karena isu reshuffle
Menkum HAM: Evaluasi kementerian seharusnya dari Presiden