UPS dinilai lambat, Kompolnas sebut Polda punya tunggakan 7.800 kasu
Kompolnas meminta rakyat bersabar.
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) membantah penangan kasus dugaan mark up pengadaan Uninerruptible Power Supply (UPS) di sekolah DKI Jakarta lamban. Mereka berdalih masih banyak tunggakan kasus yang belum terselesaikan.
Hal itu disampaikan, Komisioner Kompolnas, Adrianus Meliala saat disinggung kapan dilakukan penetapan tersangka dalam kasus tersebut.
"Di polri itu ada 7.800 tunggakan kasus dari kasus yang lalu-lalu yang sudah lama tidak ditangani," kata Adrianus di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (13/3).
Andrianus menganggap hal yang lumrah jika sampai saat ini pihak Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka dalam kasus UPS. Menurut dia yang menjadi permasalahan adalah jika 7.800 kasus yang dilaporkan tapi tidak dikerjakan oleh pihak kepolisian.
"Kalau yang hari ini (UPS) ditangani dan belum ada tersangkanya seminggu kemudian enggak masalah deh, biasa itu. Tapi 7.800 kasus yang sudah dilaporkan namun orang masih menunggu dan ternyata tidak dikerjakan karena alasan-alasan tadi itu bagi saya bermasalah," ujar dia.
Tak hanya itu, Andrianus berkelit lambannya penanganan kasus oleh satuan korps bhayangkara itu lantaran minimnya anggaran. Bahkan dia mengklaim anggaran yang akan digunakan untuk penanganan kasus-kasus yang tertumpuk di kepolisian sudah abis.
"Kalaupun ditangani sudah tidak ada duitnya apalagi anggarannya kami sebagai pengawas lebih concern pada yang ini," tandasnya,
Sebelumnya, Polda Metro Jaya sudah melakukan tahap penyidikan terkait kasus dugaan mark up pengadaan Uninerruptible Power Supply (UPS) di sekolah DKI Jakarta. Namun, sampai sejauh ini pihak kepolisian belum menetapkan tersangka.
Baca juga:
Pekan depan, polisi tetapkan tersangka UPS dari swasta dan negeri
Kebut selidiki kasus UPS, polisi sita dokumen & uang Rp 1,5 M
Polda Metro periksa 10 saksi kasus UPS, termasuk kepala sekolah
Soal UPS, polisi belum bisa pastikan kapan panggil anggota DPRD DKI
Ahok punya bukti DPRD 'main' di APBD 2014, ajak KPK & Polri selidiki
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
Apa saja kasus korupsi yang berhasil diungkap Kejaksaan Agung yang mendapat apresiasi dari DPR? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? Jaksa Penuntut Umum (JPU) blak-blakan. Mengantongi bukti perselingkuhan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).