Usai Dilantik, Yusril Ihza Mahendra Tegaskan Tragedi Mei 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat
Mengemban tugas mengenai masalah Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Yusril menyebut, bukanlah tugas yang berat.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia bersama Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra merapat ke kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara pada Senin (14/10/2024). (Liputan6.com/Ady Anugrahadi)
(©@ 2024 merdeka.com)Presiden Prabowo Subianto menunjuk Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.
Mengemban tugas mengenai masalah Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Yusril menyebut, bukanlah tugas yang berat. Karena dia menilai tidak ada pelanggaran HAM yang berat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
- Sentilan Keras Mahfud MD pada Menko Yusril Gara-Gara Tragedi ‘98 Bukan Pelangaran HAM Berat
- Penampilan Sederhana Yusril Ihza Mahendra saat di Kampung Halaman, Bertemu Teman-Teman Masa Kecil Ada yang jadi Dukun
- Demokrat Usung Mantan Panglima GAM Muzakir Manaf di Pilgub Aceh
- Jadi Saksi Meringankan Firli Bahuri, Yusril Ihza Mahendra Diperiksa Hari ini
“Selama beberapa tahun terakhir tidak terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat,” kata Yusril kepada wartawan, Senin (21/10).
Yusril mengatakan, selama dirinya menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM sejak 2001-2004, sering menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang besar ketika menjalani sidang komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa selama tiga tahun.
Hal tersebut kemudian menjadi pembanding baginya, bahwa dalam beberapa tahun terakhir Indonesia tidak menghadapi pelanggaran HAM yang berat.
“Pada waktu itu ya banyak sekali anggapan terjadi pelanggaran HAM yang berat dan pada waktu itu saya sudah membentuk pengadilan HAM, advokat maupun pengadilan HAM konvensional. Jadi sebenarnya kita tidak menghadapi persoalan pelanggaran HAM yang berat dalam beberapa tahun terakhir,” ujarnya.
Dia mengatakan tidak semua kejahatan dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Yusril menegaskan, tragedi Mei 1998 tidak termasuk dalam pelanggaran HAM yang berat.
“Pelanggaran HAM yang berat itu kan genocide, ethnic cleansing, dan tidak terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Enggak termasuk (Kerusuhan Mei 1998),” ucapnya.
Sementara itu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang ditunjuk sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berharap agar pemerintahan baru dapat mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh tanah air.
“Kementerian koordinator infrastruktur dan pembangunan wilayah ini memang sebuah pos atau portofolio yang baru. Artinya ada harapan besar dari pak Presiden agar pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Republik Indonesia tidak hanya di Jawa tapi di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke benar-benar bisa diwujudkan dengan baik lagi kedepan” ucapnya.
Di sisi lain, Yandri Susanto yang dipercayakan sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal percaya diri mampu mengemban tugas yang diberikan dengan baik dan fokus pada pembangunan desa.
“Yang pasti saya kementerian yang strategis, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dimana hampir 80 persen penduduk Indonesia, dari desa dan sumber pangan. Sumber kehidupan banyak di desa jadi fokus harus lebih ekstra dan itu dunia saya karena saya memang orang desa jadi alhamdulillah kemistri insyaallah nyambung langsung,” kata Yandri.
Kemudian sebagai Menteri Luar Negeri, Sugiono menyebut relasi dengan negara-negara tetangga akan menjadi fokus utama dalam waktu dekat. Dan tetap berkomitmen membantu masyarakat Palestina.
“Arahan bapak presiden adalah untuk menjaga komunikasi yang baik dengan tetangga-tetangga kita. Tentu saja upaya-upaya untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina,” tutupnya.
Reporter Magang : Maria Hermina Kristin