Usut korupsi e-KTP, KPK diminta waspadai manuver para politisi
Pengusutan kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergulir. Wacana mengubah UU KPK pun beberapa waktu lalu sempat dimunculkan kembali DPR melalui Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Pengusutan kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergulir. Wacana mengubah UU KPK pun beberapa waktu lalu sempat dimunculkan kembali DPR melalui Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Direktur Riset dan Data Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi Selatan, Wiwin Suwandi mengatakan, menghapus kewenangan penyadapan oleh KPK bukan lagi sekadar melemahkan tapi sudah langkah untuk mematikan KPK karena penyadapan itu adalah kewenangan kunci KPK.
Menurutnya, DPR sangat berkepentingan atas revisi UU KPK karena mempengaruhi psikologi KPK dalam menangani kasus e-KTP yang dalam dakwaan menyebut keterlibatan sejumlah politikus Senayan. Wiwin menilai hal ini adalah tantangan bagi KPK untuk tidak berhenti mengusut kasus megakorupsi itu.
"KPK harus mewaspadai manuver-manuver politik para politisi seperti Fahri Hamzah, Fadli Zon. Kini mereka mulai mainkan opini di media untuk menyudutkan KPK antara lain dengan menyebut ketua KPK Agus Rahardjo terlibat dalam kasus korupsi di e-KTP itu meskipun itu sudah dibantah," kata Wiwin Suwandi saat ditemui dalam aksi solidaritas dukung KPK usut kasus e-KTP bersama pegiat antikorupsi lainnya di pinggir Jl AP Pettarani, Makassar, Kamis (16/3).
Menurutnya, agar KPK tetap kuat dalam pengusutan kasus tersebut KPK harus menggalang semassif mungkin dukungan dari masyarakat. Sebab nyawa KPK ada pada rakyat.
"Satu-satunya sahabat KPK adalah rakyat Indonesia yang muak dengan kondisi korupsi di Indonesia," katanya.
Hal lain yang harus dilakukan KPK, tambah Wiwin, adalah jangan sampai rencana revisi UU KPK itu sampai ke Prolegnas.
"Upayakan revisi UU KPK itu tidak jadi dibahas tahun ini, jangan sampai masuk ke Prolegnas, entah itu ditunda atau betul-betul tidak jadi. Karena kalau itu betul dibahas di DPR maka dalam waktu dekat hasilnya akan mematikan KPK," katanya.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa arti KPPS? KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu di Indonesia.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
Baca juga:
Sumpah mati menteri era SBY tak kecipratan duit korupsi e-KTP
Fakta-fakta mencengangkan di persidangan kasus korupsi e-KTP
Korupsi e-KTP, kisah dari halaman sembilan
Setia pada Novanto
Videografis : Memahami megakorupsi proyek e-KTP
Banjir 'cibiran' usulan hak angket e-KTP