UU KPK Berlaku Besok, DPR Sebut Izin Penyadapan Masih Lewat Komisioner
"Penyadapan tetap bisa dilakukan melalui mekanisme pengawasan, melalui dewan pengawas. Kalau dewan pengawas belum terbentuk, melalui komisioner," kata Masinton.
UU KPK mulai berlaku pada 17 Oktober 2019, besok. Anggota DPR dari Fraksi PDIP Masinton Masaribu menyatakan penerapan revisi UU No 30 Tahun 2002 itu mulai pukul 00.00 WIB dini hari nanti.
"Besok mulai jam 00.00 WIB, UU 30/2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi ini akan langsung berlaku," kata Masinton di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (16/10).
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang ditawarkan oleh DPLK BRI kepada UMKM? DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun BRI dengan menyelenggarakan kelas edukasi “UMKM Pun Bisa Punya Pensiun” dalam pojok investasi di acara Pesta Rakyat Simpedes (PRS) BRI di Pandaan, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
-
Kapan demo terkait revisi UU Desa dilakukan? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023). Rencananya, akan ada ribuan massa aksi yang ikut serta dalam demo tersebut.
Dengan berlakunya UU tersebut, kata Masinton, semua perkara yang diusut KPK mulai menerapkan UU baru, termasuk perkara yang sudah lama.
"Sepanjang tidak bertentangan dia menggunakan UU yang baru. Jadi perkara-perkara yang lama tetap disidik oleh KPK sesuai UU baru dan jika belum ada aturan yang jelas bisa menggunakan UU lama. (SP3) tergantung gelar perkara kembali di penyidik, komisioner maupun dewan pengawas nanti," ujarnya.
Masinton menyebut KPK juga tetap dapat melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) meski Dewan Pengawas (DP) belum terbentuk. Menurutnya, selama Dewan Pengawas belum terbentuk maka izin penyadapan lewat komisioner.
"Pak Agus (Ketua KPK) tidak paham, OTT tetap bisa diselenggarakan. Itu karena ketidakpahaman beliau tentang UU yang sudah direvisi ini. KPK tetap melaksanakan fungsi-fungsinya, dari lidik, sidik, tuntut, pencegahan serta koordinasi dan supervisi. Jadi KPK tetap bisa melakukan OTT, itu kan berdasarkan bekal penyadapan," jelas dia.
"Penyadapan tetap bisa dilakukan melalui mekanisme pengawasan, melalui dewan pengawas. Kalau dewan pengawas belum terbentuk, melalui komisioner. Apa yang disampaikan saudara Ketua KPK karena beliau tidak paham dengan tugas dan fungsi KPK setelah UU KPK direvisi," tandas Masinton.
Reporter: Delvira Hutarabat
Baca juga:
Dilemahkan Lewat UU Baru, Ini Pembuktian KPK Korupsi Masih Masif di Indonesia
Besok UU KPK Diundangkan, Jokowi Cuma Senyum Saat Disinggung Perppu
Surati Jokowi, Perempuan Antikorupsi Desak Penerbitan Perppu KPK
Laode: UU KPK Menimbulkan Kerancuan dari Segi Terminologi Maupun Tata Cara Kerja
Pimpinan Ragu Jalankan Tugas karena Banyak Typo di UU KPK Hasil Revisi